The legal certainty of the adult person s age limit is important because it will determine the legitimacy of a person acting skills of a person's legal actions and capacity in performing any legal actions. However, the settings of legal age in a variety of laws in Indonesia are so diverse that need to be equalized. This study aims to determine differences in the setting of an age limit laws in Indonesia and the legal consequences to the notarial deed that was drawn up in contradiction with the prevailing laws regarding legal age limit. This research is legal or doctrinal approach and conceptual normative law. Results from this study show a difference in setting the age limit requirement for an adults to become capable in taking legal action, which are the age of 18 years and 21 years, which refer to Law of NO. 2 2014, regarding Position of Notary and the Supreme Court Circular No. 7 of 2012 and the Agrarai Ministerial Circular/ National Land Agency Circular No. 4 / SE / 1 / 2015 Research was conducted normative juridical, in this study the data used is secondary data using the approach of legislation. From these results, it can be concluded that notarial deed which drawn up by a person of legal age but the signing were conducted by the parent or the guardian, then such notarial deed can be canceled. / Kepastian hukum mengenai batas usia dewasa seseorang merupakan hal yang penting karena akan menentukan sah tidaknya seseorang bcrtindak melakukan perbuatan hukum dan kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum.Namun demikian pengaturan batas usia dewasa dalam berbagai undang-undang di Indonesia berbeda-beda, sehingga perlu untuk di samakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaturan batas usia dewasa pada peraturan perundang-undangan di Indonesia dan apa akibat hukumnya terhadap akta yang penandatanganannya tidak dilakukan sesuai pengaturan batas usia dewasa tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pengaturan batas usia dewasa seseorang untuk menjadi cakap dalam melakukan perbuatan hukum, yakni ada yang menentukan 18 tahun dan 21 tahun,yaitu dengan mengacu kepada UU Jabatan Notaris No.2 Tahun 2004, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 dan Surat Edaran Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/ SE/I/2015. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif, dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan pendekatan undangundang. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akibat hukum terhadap akta notaris yang dibuat oleh mereka yang berusia dewasa a8 tahun, namun penandatanganannya dilakukan oleh orang tua atau walinya menjadikan akta tersebut dapat dibatalkan.