Business people in Indonesia generally assume that making agreements only in foreign languages will not be a problem because it has become a common practice. However, after the Supreme Court annuled an agreement which only used foreign languages, the author believes that there are some implications that arise in the society. One of them is relating to the use of governing language clause and translation clause. The two clauses appear to be more crucial and increasingly used, especially in the making of agreements involving foreign parties. For this reason, it is necessary to examine further the scope of the Supreme Court's legal considerations and decisions regarding the two clauses and the problems in the use of these two clauses. The study was analyzed descriptively with a normative juridical approach. The results of the study show that there is no discussion regarding governing language clause and translation clause in the Supreme Court's legal considerations and decisions. Further, the impact of canceling foreign language agreements by the Supreme Court is that the use of these two clauses are believed to increase significantly. Another impact is that there are a number of problems, that are need to be solved, in the use of these two clauses, among others (i) legal certainty related to the determination of foreign languages as the govening laguage in an agreement, (ii) legal certainty regarding the signing of an Indonesian (translation) version of the agreement which is done later, and (iii) legal certainty regarding the determination of the Indonesian language version (translated by a sworn translator) as a valid document without additional signing process. / Para pelaku bisnis di Indonesia umumnya beranggapan bahwa pembuatan perjanjian hanya dalam bahasa asing tidak akan menjadi persoalan karena sudah menjadi praktek yang lazim dilakukan (common practice). Namun, setelah Mahkamah Agung membatalkan perjanjian yang hanya menggunakan bahasa asing, penulis melihat ada sejumlah implikasi yang muncul di masyarakat. Salah satunya yaitu terhadap penggunaan klausula mengenai bahasa yang berlaku (governing language clause) dan klausula mengenai terjemahan (translation clause). Kedua klausula tersebut tampak menjadi semakin penting dan semakin sering digunakan khususnya dalam pembuatan perjanjian-perjanjian yang melibatkan pihak asing. Untuk itu perlu diteliti lebih lanjut mengenai cakupan pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Agung terkait kedua klausula tersebut serta apa saja permasalahan dalam penggunaan kedua klausula tersebut. Penelitian dianalisis secara deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan tidak terdapat pembahasan terkait klausula mengenai bahasa yang berlaku (governing language clause) dan klausula mengenai terjemahan (translation clause) di dalam pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan perjanjian berbahasa asing. Kemudian, dampak dari pembatalan perjanjian berbahasa asing oleh Mahkamah Agung adalah penggunaan kedua klausula tersebut diyakini meningkat signifikan. Dampak lainnya adalah terdapat sejumlah permasalahan dalam penggunaan kedua klausula tersebut yang masih perlu diselesaikan, antara lain (i) kepastian hukum (legal certainty) terkait penentuan bahasa asing sebagai bahasa yang berlaku (govening laguage) dalam suatu perjanjian, (ii) kepastian hukum terkait penandatanganan perjanjian versi bahasa Indonesia (hasil terjemahan) yang dilakukan belakangan, dan (iii) kepastian hukum terkait penentuan versi bahasa Indonesia hasil terjemahan penerjemah tersumpah adalah sah tanpa proses penandatanganan lagi.