Notary is an authorized public official in making autentik deed and possesses other right. In running Notary position, Notary must be able to ect professionally and in accordance towards notary’s office constitution and notary code of conduct. But in reality there are notary who have made fake deed in terms of the Decision of the DKI Jakarta Notaey Regional Supervisory Board Number 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/VIII/2015. In this case the Notary has violated the provisions of Article 16, Article 43, Article 44 of the UUJN and Article 3 of the Code of Ethics. The writer uses literature research methodology that is juridical-reputable and the data used is the secondary data taken from the literature materials as the primary, secondary and tertiary materials. The method of data analysis is using qualitative method focuses more on the research. Notary Board of Trustees, both the Regional Supervisory Board, the Central Supervisory Board and the Regional Supervisory Board have their respective authorities. Sanctions imposed on a notary who falsifies the deed in this case is subject to a written warning. / Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya. Dalam menjalankan jabatannya, notaris harus dapat bersikap professional dan bertindak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris. Namun pada kenyataannya terdapat notaris yang telah membuat akta palsu ditinjau dari Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/VIII/2015. Dalam kasus ini Notaris telah melanggar ketentuan Pasal 16, Pasal 43, Pasal 44 UUJN dan Pasal 3 Kode Etik. Penulis menggunakan metode penelitin kepustakaan yang bersifat yuridis-normatis, yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum tersiaer. Sementara itu metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu mengacu pada data penelitian yang diteliti oleh peneliti. Majelis Pengawas Notaris baik Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Pusat maupun Majelis Pengawas Wilayah memiliki kewenangannya masing-masing. Sanksi yang dikenakan kepada notaris yang melakukan pemalsuan akta dalam kasus ini dikenakan teguran tertulis.