Saat ini jaminan fidusia merupakan salah satu jenis jaminan yang menjadi pilihan banyak pelaku usaha di Indonesia. Dengan diciptakannya jaminan fidusia maka diharapkan dapat melindungi kepentingan kreditor (penerima fidusia) bilamana debitur (pemberi fidusia) tidak mampu atau lalai untuk melakukan pelunasan utang – utangnya. Akan tetapi, hak – hak yang timbul karena adanya jaminan fidusia tidak muncul begitu saja, melainkan perlu adanya upaya hukum dalam bentuk pendaftaran jaminan fidusia yang pada akhirnya menyebabkan penerbitan sertifikat jaminan fidusia. Dewasa ini, dalam rangka mengikuti perkembangan teknologi dan informasi maka Pemerintah Republik Indonesia menetapkan kebijakan untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia (termasuk perbaikan, perubahan dan penghapusan) secara elektronik pada laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Akan tetapi, penerapan pendaftaran online ini menuai banyak polemik di masyarakat, terutama terkait peran dan tanggung jawab Notaris yang merupakan pejabat pembuat akta jaminan fidusia bersangkutan dan dalam kedudukannya sebagai kuasa dari penerima fidusia / Nowadays, fiduciary security rights is one of the collateral types that is selected by many of business actors in Indonesia. By creating this fiduciary security rights, it is expected to protect the interests of the creditor (fiduciary assignee) in the event the debtor (fiduciary assignor) is unable or negligent to repay all of their debts. However, the attached / related rights out of the fiduciary security do not automatically arise, but the applicant is required to do some legal actions in the form of registering the fiduciary security in which will cause the issuance of the fiduciary security certificate. Currently, in order to follow the development of technology and information, thus the Government of the Republic of Indonesia stipulates the policy of registering the security fiduciary rights (including the revision, amendment, and revocation) through online registration system at the website of Directorate General of Administration of General Laws of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. However, the implementation of this online registration reaps a lot of polemics in the community, especially with regard to the roles and responsibilities of the Notary who is the official to make the relevant fiduciary security deeds and in his capacity as the attorney of the fiduciary assignee