Merek merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki peran penting dalam aktivitas perkonomian di Indonesia. Pemilik merek dapat melisensikan hak atas mereknya kepada pihak lain dengan melakukan suatu perjanjian lisensi secara tertulis. Tujuannya agar dapat memberikan bukti tertulis atas kesepakatan yang dilakukan serta menjelaskan secara jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak. Secara normatif, untuk dapat mengikat pihak ketiga, perjanjian lisensi merek memang harus dibuat secara tertulis dan harus dicatatkan dalam Daftar Umum Merek. Undang-Undang Merek tidak menyatakan mengenai bentuk perjanjian lisensi merek apakah harus dengan akta otentik atau akta dibawah tangan. Kedua akta tersebut jelas memiliki perbedaan; baik mengenai pembuatannya maupun kekuatan hukumnya. Akta otentik dibuat oleh notaris sedangkan akta dibawah tangan dibuat oleh para pihak. Dalam lisensi merek, masalah dapat saja muncul. Hal ini dapat terjadi apabila salah satu pihak wanprestasi, atau salah satu pihak menyangkal akan kebenaaran dari isi perjanjian, atau pun juga menyangkal bahwa pernah membuat dan menandatangani perjanjian tersebut. Dengan demikian, perbuatan tersebut dapat merugikan pihak lain dan/atau pihak ketiga. Jadi, oleh karena merek merupakan benda bergerak yang tidak berwujud, maka dibutuhkan instrumen hukum yang sah dan dapat memberikan kekuatan hukum serta kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian lisensi merek / Trademark is a part of Intellectual Property Rights which has vital role on economics activity in Indonesia. Trademark’s owners are able to lend their right to other party by making a written license agreement. The purpose is to create a written evidence on the agreement and to explain clearly on each party’s rights and obligation. Normatively, to bind the third party, a license agreement must be made written and listed in General List of Trademark. Trademark Law doesn’t explain the form of the trademark’s license agreement, whether on authentic deed or privately made agreement. Both deed have difference on the creation and the force of law. Authentic deed made by public notary, while privately made agreement is made by the parties. In trademark license, trouble could come up. This could happen if one of the party fail to fulfill its obligation, or one of the party deny the truth of the agreement, or deny agreeing. Therefore, that act could harm the other party and/or the other party. Because a trademark is a moving intangible object, a legal instrument of law is needed to achieve the force of law and legal certainty for the parties who signed the trademark license agreement