Kewajiban penggunaan bahasa indonesia dalam suatu akta otentik dikaitkan dengan undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan

Kristianto, David (2017) Kewajiban penggunaan bahasa indonesia dalam suatu akta otentik dikaitkan dengan undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) Titlw.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (338kB)
	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (380kB)
	Text (Chapter 1) Chapter 1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (385kB)
	Text (Chapter 2) Chapter 2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (559kB)
	Text (Chapter 3) Chapter 3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (374kB)
	Text (Chapter 4) Chapter 4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (519kB)
	Text (Chapter 5) Chapter 5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (279kB)
	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (327kB)

Abstract

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan mengatur bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan subjek hukum Indonesia. Hal ini menimbulkan konflik hukum jika dikaitkan dengan keberlakuan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris karena ketentuan tersebut memberikan kebebasan kepada para pihak yang membuat akta otentik di hadapan Notaris memilih untuk tidak menggunakan bahasa Indonesia dalam akta yang dibuatnya. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang diteliti adalah bagaimana keabsahan akta otentik yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia, serta bagaimana akibat hukumnya. Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk menelusuri, menemukan, menganalisis, dan melakukan pemecahan masalah sehubungan dengan keabsahan suatu akta otentik yang dibuat tidak dalam bahasa Indonesia, serta melakukan penemuan hukum terkait akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akta otentik yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia adalah sah, karena telah memenuhi syarat formal maupun syarat material akta otentik. Akta tersebut telah memenuhi persyaratan formal akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta telah memenuhi syarat material akta otentik, khususnya tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Akibat hukumnya adalah akta tersebut berlaku sebagai akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / Article 31 Paragraph (1) Law Number 24 Year 2009 concerning National Flag, Language, Emblem, and National Anthem regulates that Bahasa shall be used in any memorandum of understanding or agreement that involves Indonesian legal subject. Such provision arises legal issue when it relates to Article 43 Paragraph (3) Law Number 2 Year 2014 concerning The Amendment of Law Number 30 Year 2004 concerning Notary which enables parties to not use Bahasa as the language in the authentic deed. Based on said explanation, the legal issues to be researched are the validity of a non-Bahasa authentic deed and its legal impacts. The objective of this research is to examine, find, analyze, and solve issue regarding the validity of the non-Bahasa authentic deed, as well as to make a legal finding regarding its legal impact. Research methodology used in this legal research is normative legal method that using statute approach and conceptual approach. According to the research result, it can be concluded that the non-Bahasa authentic deed is valid, because it already fulfills formal requirements and material requirements of an authentic deed. Said deed has fulfilled formal requirements of an authentic deed as regulated in Law Number 2 Year 2014 concerning The Amendment of Law Number 30 Year 2004 concerning Notary and also material requirements, particularly not in contrary with Law Number 24 Year 2009 concerning National Flag, Language, Emblem, and National Anthem. The legal impact of said deed is that it is acknowledged as an authentic deed so that it has power as conclusive evidence as regulated in Article 1870 Indonesian Civil Code

Actions (login required)

View Item