Perusahaan pengangkutan laut dewasa ini berkembang pesat dalam pelaksanaan pengangkutan barang muatan. Hal tersebut ditunjukkan dengan semakin berkembangnya pengangkutan laut sebagai tuntutan atas pesatnya pergerakan faktor�faktor produksi maka semakin diperlukan sarana angkutan kapal yang menghubungkan transportasi antar pulau dengan biaya yang relatif lebih murah dan mampu mengangkut barang-barang dalam berat dan volume yang banyak sekaligus. Penelitian kualitatif ini membahas hukum pengangkutan, maka diperlukan adanya pteranggung jawaban pengangkut sebagai pihak yang berkewajiban dalam melakukan pengangkutan laut. Kasus dalam penelitian ini melibatkan PT. Meratus Line sebagai pihak pengangkut bertangggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan barang yang diangkutnya sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah diatur sesuai dengan sumber hukum pengaturan pengangkutan Laut di Indonesia maupun Internasional. Tanggung jawab ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut, keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut. Oleh karena itu, dalam pertanggungjawaban pengangkut diperlukan suatu perlindungan hukum bagi pengirim atau penerima barang untuk melindungi hak dan kepentingannya.