The principal issue of this research is the negligence of a notary, as a professional, resulting in a deformed deed. The negligence can be categorised as a fault which may degrade the deed or render it voidable or null and void. Following this case, the writer uses normative method with qualitative analysis of datas gather from this research, with supporting expert opinions for the purpose of this research. The Law Number 2 of 2014 on Amendment to The Law Number 30 of 2004 of Position of Notary clearly mandates the duty of a notary to act with care and the authority to provide legal counseling in connection with the manufacture of the deed, but fall short of clarifying the sanctions for failing to observe the law. The notary’s negligence in the case of Verdict Number 83/PDT.G/2014/PN.Jkt.Pst can be regarded as a fault stemming from his failure to act carefully by not checking his client’s marital status as he did not ask for divorce certificate or spouse approval due the object of the agreement is in fact, resulting the deed formed no consent of the individuals who are bound thereby, thus deforming it due to the lack of consent which is stated on article 1320 of The Indonesian Civil Code (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie) as one of four conditions that are required for the validity of aggrements. Therefore, according to doctrines and precedent, such agreement can be annuled by court. / Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah kelalaian notaris yang menyebabkan kecacatan pada akta yang dibuatnya. Kelalaian tersebut bisa digolongkan menjadi kesalahan sehingga menyebabkan akta yang bersangkutan degradasi, dibatalkan atau batal demi hukum. Peneliti menggunakan metode normatif dengan teknik analisis kualitatif atas data-data penelitian ini. Penelitian ini juga didukung oleh wawancara dengan akademisi yang berdedikasi serta praktisi hukum yang berpengalaman di bidangnya berkaitan dengan permasalahan. Kewajiban notaris untuk bertindak saksama serta kewenangannya dalam melakukan penyuluhan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tidak mengatur tentang sanksi apabila hal tersebut dilanggar. Kelalaian notaris dalam kasus putusan nomor 83/PDT.G/2014/PN.Jkt.Pst termasuk kesalahan sehingga menyebabkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor 19 tidak memenuhi syarat sebagai akta autentik. Kelalaian notaris tidak meminta bukti pendukung atas keterangan penghadap yang mengakui bahwa dirinya mempunyai hak penuh atas objek perjanjian sehingga mengakibatkan kecacatan pada syarat materil. Demikian, perjanjian tersebut melanggar kesepakatan dalam pasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Perdata sehingga menurut doktrin dan yurisprudensi dapat diminta pembatalannya kepada hakim.