Utang-piutang pada dasarnya suatu pinjam meminjam uang yang dituangkan dalam suatu akta. Utang-piutang dapat dialihkan kepada pihak manapun, melalui cessie. Tata cara penagihan utang dapat dilakukan melalui instrument kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan memenuhi persyaratan dalam Pasal 222 Undang-Undang Kepailitan. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan perlindungan debitor terhadap penggunaan cessie sebagian piutang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan data yang diperoleh secara kepustakaan dan menggunakan metode pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan cessie sebagian piutang bertentangan dengan Pasal 613, Pasal 1320, Pasal 1337, Pasal 1338 dan Pasal 1340 KUH Perdata, serta bertentangan dengan putusan MA No. 1779 K/PDT/2004 tanggal 31 Januari 2007, Putusan Peninjauan Kembali Nomor 125 PK/PDT.SUS�PAILIT/2015 dan Keputusan MA No. 3156 K/PDT/2002 tanggal 31 Mei 2006. Penggunaan cessie sebagian piutang bertentangan dengan Pasal 222 UU Kepailitan, mengingat bahwa dua kreditor itu harusnya berasal dari 2 jenis piutang yang berbeda./ Accounts receivable is basically a loan and borrow money as stated in a deed. Accounts receivable can be transferred to any party, via cessie. The procedure for collecting debt can be carried out through bankruptcy or the Postponement of Debt Payment Obligations as an instrument by fulfilling the requirements in Article 222 of the Bankruptcy Law. This research attempts to reveal how debtors are regulated and protected against the use of partial cessies of receivables based on the prevailing laws and regulations in Indonesia. This type of research uses a normative research method, with data obtained in the literature and using a statutory and conceptual approach. Research results demonstrated that the use of a partial cessie of accounts receivable contradicts Article 613, Article 1320, Article 1337, Article 1338 and Article 1340 of the Civil Code, and is contrary to the Supreme Court decision No. 1779 K/PDT/2004 dated 31 January 2007, Decision on Review Number 125 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015 and Decree of the Supreme Court No. 3156 K/PDT/2002 dated 31 May 2006. The use of a partial cessie of receivables is contrary to Article 222 of the Bankruptcy Law, given that the two creditors must originate from 2 different types of receivables.