Penelitian ini fokus pada tanggung jawab atas kegagalan bangunan gedung bioskop. Proses perancangan maupun pelaksanaan pembangunan melibatkan banyak pihak penyelengaraan bangunan. Aspek-aspek tanggung jawab kegagalan bangunan pada umumnya dilihat dari penyebab kegagalan bangunan itu terjadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Terkait konstruksi bangunan secara umum, khususnya gedung bioskop, peran dan fungsi pengawasan dari Pemerintah sangatlah penting. Tanggung jawab hukum rubuhnya suatu gedung di Indonesia meliputi tanggung jawab secara perdata maupun pidana. Risiko rubuhnya bangunan gedung bioskop terkait dengan sifat-sifat khusus, yaitu desain gedung, sound system, dan dampak getaran. Pengaturan yang ada selama ini cenderung memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat dibanding kepada Pemerintah Daerah./This study focuses on the responsibility for the failure of cinema halls. The process of designing and implementing development involves many building managers. The aspect of responsibility for building failure is generally seen from the building failures that occur. This research uses normative legal research methods. Normative legal research is legal research conducted by examining secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. With regard to building construction in general, particularly cinemas, the role and function of government supervision is very important. Legal liability for the collapse of a building in Indonesia includes both civil and criminal liability. The risk of collapse of the cinema building is related to its specific characteristics, namely the building design, sound system, and the impact of vibrations. Existing regulations tend to give authority to the central government rather than to local governments.