Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan pungutan terhadap lembaga jasa keuangan di Indonesia. Dengan latar belakang itu, penelitian ini disusun dengan tujuan untuk mengkaji landasan pengaturan dan pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pungutan tersebut dikaitkan dengan sistem keuangan negara. Sebagai penelitian yuridis normatif dengan Teori Tujuan Hukum, Teori Kewenangan dan Teori Independensi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pungutan memiliki dasar hukum yang jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan turunan lainnya. Dari segi keuangan negara, pelaksanaan pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan memiliki dampak positif yaitu tidak membebankan biaya operasional kepada APBN. Namun demikian, kewenangan melakukan pungutan ini menimbulkan persoalan kritis dari aspek independensi, kredibilitas dan isu conflict of interest dalam melaksanakan pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap lembaga jasa keuangan di Indonesia. / In order to carry out its duties and functions, the Financial Services Authority as independent institutions are authorized by law to levy fees on financial service institutions in Indonesia. With that background, this research was prepared with the aim of studying the basic regulation and implementation of the authority of the Financial Services Authority in carrying out these levies is related to the state financial system. As normative juridical research with Legal Purpose Theory, Authority Theory and Independence Theory, the results of the study show that the regulation regarding The authority of the Financial Services Authority (OJK) in conducting levies has clear legal basis in Government Regulation Number 11 of 2014 concerning Charges by the Financial Services Authority and the Regulations of the Service Authority Finance Number 3/POJK.02/2014 concerning Procedures for Implementing Charges by Financial Services Authority and other derivative regulations. From a financial point of view countries, the implementation of levies by the Financial Services Authority has an impact positive, namely not charging operational costs to the state budget. However Thus, the authority to carry out these levies raises critical problems from the aspect of independence, credibility and the issue of conflict of interest in carry out the regulation and supervision carried out by the Service Authority Finance to financial service institutions in Indonesia.