Pertanggungjawaban notaris atas pembatalan akta perjanjian perkawinan yang tyda terdaftar sebagai sur perbuatan melawan hukum (studi putusan nomo 598/k/pdt/2016)

Pribadi, Gabriella Theodora (2021) Pertanggungjawaban notaris atas pembatalan akta perjanjian perkawinan yang tyda terdaftar sebagai sur perbuatan melawan hukum (studi putusan nomo 598/k/pdt/2016). Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) ilovepdf_merged (15).pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
Preview	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (237kB) | Preview
Preview	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (424kB) | Preview
Preview	Text (Chapter1) Chapter1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (324kB) | Preview
	Text (Chapter2) Chapter2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (390kB)
	Text (Chapter3) Chapter3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (302kB)
	Text (Chapter4) Chapter4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (348kB)
	Text (Chapter5) Chapter5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (149kB)
Preview	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (284kB) | Preview

Abstract

Artikel ini meneliti dua permasalahan hukum terkait bagaimana unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus pembatalan akta perjanjian perkawinan yang tidak dan bentuk pertanggungjawaban notaris pada kasus pembatalan akta perjanjian perkawinan yang tidak terdaftar pada Putusan Nomor 598/K/Pdt/2016. Perbuatan melawan hukum adalah Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian terkait harta benda suami isteri sepanjang perkawinannya, yang menyimpang dari asas atau pola yang ditentukan UU. Perjanjian perkawinan harus dibuat berbentuk akta Notaris secara tertulis dan disetujui kedua pihak. tugas seorang notaris adalah menjadi pejabat umum, sedangkan wewenangnya adalah membuat akta autentik. Metode penelitian yang diterapkan peneliti ialah Yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Bentuk perbuatan melawan hukum dalam Putusan Nomor 598/K/Pdt/2016) adalah : Perjanjian Nikah Nomor 200 tanggal 8 Juli 1994 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Eko Handoko Widjaja, SH, Notaris di Malang tidak diregistrasi atau didaftar pada Kantor Catatan Sipil. Hal mana dalam formalitas pembuatan akta tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berisi ‘Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut’.. Bentuk Tanggung jawab notaris terhadap akta perjanjian perkawinan yang dibatalkan oleh pengadilan, dalam hal ini notaris tidak dapat dituntut pertanggung jawab dari segi perdata, segi pidana maupun tanggung jawab segi administrative. Kewajiban melakukan registrasi/pendaftaran akta perjanjian perkawinan bukan merupakan kewajiban dari notaris tetapi kewajiban dari para pihak yang telah membuat perjanjian perkawinan. / This article examines two legal issues related to how the element of unlawful acts in the case of annulment of marriage treaty deed is not and notarized form of liability in the case of annulment of marriage treaty deed that is not registered in Decision No. 598/K/Pdt/2016. The brutality against the law is not fulfilling something that is his duty. A marriage agreement is a treaty concerning the property of a husband and wife throughout their marriage, which deviates from the principles or patterns prescribed by the Law. The marriage agreement must be made in the form of a Notarial deed in writing and approved by both parties. the duty of a notary public is to become a public official, while the authority is to make an authentic deed. The research method applied by researchers is Normative Juridical. The results showed that the form of unlawful acts in The Decree No. 598/K/Pdt/2016) is: Marriage Agreement No. 200 dated July 8, 1994 made and signed before Eko Handoko Widjaja, SH, Notary in Malang is not registered or registered with the Civil Registry Office. Where in the formalities of making the deed is not in accordance with the provisions of Article 29 of Law No. 1 of 1974 which contains 'At the time or before the marriage is carried out, both parties by mutual consent may enter into a written agreement ratified by the Registrar of Marriage, after which the contents also apply to third parties as long as the third party is included'. The form of notary responsibility for the deed of marriage agreement that is annulled by the court, in this case the notary cannot be held liable in terms of civil, criminal or administrative responsibilities. The obligation to register / register the marriage certificate is not an obligation of a notary public but an obligation of the parties who have made a marriage agreement.

Actions (login required)

View Item