Sejak tahun 2017 Bank Bukopin mengalami permasalahan likuiditas keuangan dimana telah teratasi pasca dilaksanakan Penawaran Umum Terbatas ke V pada akhir Juni 2020 yang menjadikan KB Kookmin Bank menjadi pemegang saham terbesar melalui mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Selanjutnya permasalahan kembali ada dengan dikeluarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor 64/KDK.03/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 (SK DK No. 64 64/KDK.03/2020) yang menyatakan Bosowa Corporindo tidak lulus dalam penilaian kembali dikarenakan tidak melaksankan Surat Perintah Tertulis No. SR-28/D.03/2020 tertanggal 9 Juli 2020 . Isi dari Surat Perintah tersebut adalah untuk memberikan surat kuasa khusus kepada Tim Technical Assistance BRI agar hadir dan menggunakan hak suara Bosowa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank Bukopin dan untuk melakukan tindakan dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertujuan untuk menghalangi masuknya investor lain dalam rangka peningkatan permodalan dan penyelesaian masalah likuiditas Bank Bukopin. Dengan adanya (SK DK No. 64 64/KDK.03/2020) menimbulkan kerugian di Pihak Bosowa dimana Bosowa Corporindo kehilangan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 25 Agustus 2020 dengan ditetapkannya KB Kookmin sebagai pemegang saham pengendalli pada Bank Bukopin melalui mekanisme private placement sebagai salah satu hasil keputusan rapat. Thesis ini menyimpulkan bahwa OJK selaku pihak yang berwenang mengatasi permasalahan lembaga jasa keuangan seharusnya dapat menyelesaikan permasalahan sesuai dengan prosedur yang ada berdasarkan instrument peraturan perundang -undangan yang tersedia berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sehingga tidak adanya kerugian bagi para pihak. / Since 2017 Bank Bukopin has experienced financial liquidity problems which have been resolved after the fifth Limited Public Offering at the end of June 2020 which made KB Kookmin Bank the largest shareholder through the Pre-emptive Rights mechanism. Furthermore, the problem arised with the issuance of a Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority number 64/KDK.03/2020 dated August 24, 2020 (SK DK No. 64 64/KDK.03/2020) which stated that Bosowa Corporindo did not pass the reassessment because it did not implement the Written Order No. SR-28/D.03/2020 dated 9 July 2020 . The contents of the Order are to provide a special power of attorney to the BRI Technical Assistance Team to attend and exercise Bosowa's voting rights at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Bank Bukopin and to take any action, either directly or indirectly, with the aim of prevent the entry of other investors in order to increase capital and solve Bank Bukopin's liquidity problems. The existence of (SK DK No. 64 64/KDK.03/2020) caused losses to the Bosowa Party where Bosowa Corporindo lost voting rights at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on August 25, 2020 with the stipulation of KB Kookmin as the controlling shareholder at Bank Bukopin through private placement mechanism as one of the results of the meeting decision. This thesis concludes that the OJK as the party authorized to resolve the problems of financial service institutions should be able to resolve problems in accordance with existing procedures based on available statutory instruments in the form of Financial Services Authority Regulations so that there is no loss for the parties.