Perkembangan teknologi dan informasi di dunia saat ini berdampak pesat pada cara orang berkomunikasi yang di dukung dengan keterbatasan bertemu secara fisik dikarenakan pandemi yang hingga saat ini belum ada penurunan. Banyaknya kegiatan yang dilakukan dengan mengunakan media elektronik merupakan bukti besarnya pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk bidang hukum perdata. Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kepercayaan untuk mengemban sebagian tugas negara di bidang keperdataan yang dituntut untuk memberikan jasa pelayanan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Tesis ini menganalisis mengenai keabsahan penandatanganan perjanjian kredit secara elektronik dan keabsahan pembebanan hak tanggungan berdasarkan perjanjian pokok berupa perjanjian kredit yang dibuat secara elektronik ditinjau dari UUJN yang dihubungkan dengan UU ITE beserta peraturan-peraturan lain yang berlaku. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan keabsahan penandatanganan perjanjian kredit secara elektronik secara dibawah tangan dapat dilakukan sesuai ketentuan UU ITE dan peraturan PP 71 Tahun 2019 namun perjanjian kredit secara elektronik dalam bentuk akta notariil belum tidak dapat dilakukan karena terbentur dengan pasal 44 UUJN. Pembebanan hak tanggungan berdasarkan perjanjian pokok berupa perjanjian kredit yang dibuat secara elektronik dapat dilakukan sepanjang semua dokumen yang mendasarinya valid untuk di jadikan dasar pembebanan hak tanggungan. / The advancement of technology and information in the world today has a rapid impact on the way people communicate which is also pushed by physical meeting limitations due to the pandemic, which until now has not seen an end. The number of activities conducted via electronic media is evidence of the influence of the development of science and technology, including the field of civil law. Notaries are public officials who are entrusted with carrying out some of the state's duties in the civil sector, required to provide services by utilizing available technology developments. This thesis analyzes the legitimacy of electronically signed credit agreement and the legitimacy of the encumbrance of mortgage rights based on the main agreement in the form of an electronically signed credit agreement in terms of UUJN which is linked to UU ITE and other suitable regulations. The data collection method is literature study. The results of the study show that the legitimacy of hand signing an electronic credit agreement can be conducted according to the terms of UU ITE and PP regulations no. 71 of 2019, but electronically signed credit agreement as a notarial deed has not been conducted because it collides with article 44 of UUJN. The assignment of mortgage rights based on the main agreement in the form of an electronically signed credit agreement can be done as long as all the underlying documents are valid to be the basis for the assignment of mortgage rights.