Pada kelangsungan bisnis di Indonesia umumnya dibuatkan perjanjian untuk mencapai tujuan bersama yang dituliskan secara tertulis. Banyak masyarakat Indonesia dalam membuat perjanjian dengan pihak asing, hanya dibuat dalam bahasa asing saja. Setelah perjanjian yang dibuat dalam bahasa asing ini diputuskan oleh hakim batal demi hukum. Penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang untuk meneliti secara rinci mengenai isi Undang-Undang tersebut, lalu dilanjutkan dengan pendekatan perbandingan yang tujuannya untuk membandingkan apakah peraturan tersebut dilakukan dalam masayarakat atau tidak. Bahwa terkait kekuatan hukum dari sebuah perjanjian yang dibuat dalam bahasa asing di Indonesia itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini dikarenakan melanggar dari ketentuan Syarat Obyektif dalam syarat sahnya perjanjian yang mengakibatkan bahwa perjanjian tersebut diputuskan batal demi hukum. Sementara terkait permasalahan mengenai bagaimana cara menyelesaikan permasalahan Wanprestasi dalam perjanjian Loan Agreement yang dibuat dalam bahasa asing adalah dengan mengajukan gugatan Wanprestasi ke Pengadilan Negeri. / In business continuity in Indonesia, generally an agreement is made to achieve a common goal that is written in writing. Many Indonesian people in making agreements with foreign parties, are only made in foreign languages. After the agreement made in a foreign language is decided by the judge to be null and void. The author uses the Law approach to examine in detail the contents of the Law, then proceeds with a comparative approach whose purpose is to compare whether the regulation is implemented in the community or not. Whereas regarding the legal force of an agreement made in a foreign language in Indonesia, it has no legal force. This is because it violates the provisions of the Objective Terms in the terms of the validity of the agreement which results in the agreement being terminated by law. Meanwhile, regarding the problem of how to resolve the Default problem in the Loan Agreement made in a foreign language, it is to file a Default lawsuit to the District Court.