masyarakat yang akan mendapatkan fasilitas kredit dari pihak Bank dengan memberikan sertifikat hak atas tanah sebagai obyek jaminan untuk melunasi hutangnya tersebut harus didaftarkan hak tanggungan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang merupakan pejabat umum diberikan kewenangan untuk membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang akan ditindaklanjuti dengan Pendaftaran Hak Tanggungan, dimana ketika terbit sertifikat hak tanggungan memiliki fungsi eksekutorial apabila nasabah tersebut cidera janji. Pejabat Pembuat Akta Tanah harus melihat siapa pemegang hak atas tanah dan riwayat pembelia sertifikat tersebut, apabila dibeli selama pernikahan berlangsung dan tidak ada perjanjian pisah harta, maka harus dengan persetujuan pasangan nikah, dan apabila pasangan nikah meninggal dunia maka harus dengan persetujuan dari seluruh anak-anaknya. Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif, dengan menggunakan metode kualitatif dengan mengkaji menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pejabat pembuat akta tanah yang tetap membuatkan akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tanpa mendapat persetujuan dari seluruh anaknya, berakibat akta tersebut dapat diminta pembatalan oleh salah satu anak yang tidak turut serta menandatangani akta tersebut, dikarenakan kepentingannya dirugikan.