Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, kecuali memenuhi ketentuan Usaha Mikro dan Kecil. Hal ini membuka kesempatan bagi para pelaku usaha khususnya suami dan istri yang ingin mendirikan PT baik PT Perorangan, maupun PT Persekutuan Modal. PT Perorangan memiliki konsep tanggung jawab tidak terbatas yang merupakan keuntungan bagi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya menganut prinsip Piercing the corporate veil bagi pertanggungjawaban pemegang saham dan selain itu PT Perorangan memungkinkan adanya perubahan status menjadi Perseroan persekutuan modal jika kriteria sebagai PT perorangan sudah tidak terpenuhi, salah satunya adalah pemegang saham lebih dari 1 (satu) orang. Hal ini menandakan bahwa adanya peralihan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja menjadi ketentuan Perseroan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, tidak menutup kemungkinan suami istri tersebut untuk membentuk perseroan persekutuan modal. Suami istri merupakan 2 (dua) subyek hukum yang berbeda sehingga masing-masing cakap dalam melakukan perbuatan hukum, tetapi apabila ditelaah PT merupakan badan hukum persekutuan modal sehingga suami istri tanpa perjanjian perkawinan tidak memenuhi unsur pendirian perseroan terbatas persekutuan modal dan memiliki akibat hukum. Melalui penelitian hukum normatif dan pendekatan undang-undang, disimpulkan bahwa pemegang saham dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi apabila pemegang saham merupakan suami istri tanpa perjanjian perkawinan, sehingga dapat berlaku juga prinsip Piercing The Corporate Veil.