Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PnN/Lbp, dan untuk megetahui keabsahan Akta Berita Acara Rapat setelah dilakukannya pembatalan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Lbp. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan yuridis normatif, dalam penelitian ini digunakan kegiatan kepustakaan, jenis penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Deskriptif, dengan pendekatan secara Undang-Undang dan konseptual. Teknik Pengumpulan data yang dilakukan yaitu studi dokumen dengan penelitian data kualitatif. Hasil Penelitian dalam penelitian ini membahas tentang penerapan UUPT terhadap Putusan No. 96/Pdt.G/2017/Pn.Lbp adalah Tergugat terbukti melanggar ketentuan Pasal 84 ayat (2) UUPT, kewajiban Direksi untuk melakukan pemanggilan atau mengundang semua pemegang saham untuk menghadiri RUPSLB tidak dilaksanakan dengan baik oleh Direksi. Hal tersebut tercermin dengan tidak mengundang salah satu pemegang saham yaitu Penggugat, serta melakukan hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu menggunakan akta kuasa tanpa sepengetahuan penggugat hadir dalam kuorum untuk memberikan suara, dan Penggugat menggunakan Personal Right “hak perseorangan” sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) UUPT untuk menggugat tergugat ke Pengadilan Negeri dikarenakan kerugian yang dialami penggugat berupa Tergugat menghibahkan saham milik penggugat kepada pemegang saham lain dan menyebabkan kerugian sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) lembar saham milik penggugat, dan Keabsahan Akta Berita Acara Rapat setelah dilakukan Pembatalan RUPSLB pada putusan No. 96/Pdt.G/2017/Pn.Lbp adalah batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum tetap, dikarenakan Tergugat tidak melaksanakan syarat-syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu kesepakatan para pihak, dan adanya sebab yang tidak halal, dengan melakukan hibah saham dari penggugat kepada para tergugat tanpa persetujuan dan pengakuan dari penggugat. Perbuatan yang dilakukan oleh para tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum “onrechtmatige daad” . / The purpose of the study was to determine the application of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies in the decision Number 96/Pdt.G/2017/PnN/Lbp and to find out the validity of the Deed of Minutes of Meeting after the cancellation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in the decision Number 96/Pdt.G/2017/PN.Lbp The research method used in this study is to use normative juridical, in this study used literature activities, the type of research used is descriptive research, with a constitutional and conceptual approach. The data collection technique used was document study with qualitative data research. The results of this study discuss the application of UUPT to Decision No. 96/Pdt.G/2017/Pn.Lbp is that the Defendant is proven to have violated the provisions of Article 84 paragraph (2) of the Company Law, the obligation of the Board of Directors to summon or invite all shareholders to attend the EGMS was not carried out properly by the Board of Directors. This is reflected by not inviting one of the shareholders, namely the Plaintiff, and doing things that are contrary to the laws and regulations, namely using a deed of power without the knowledge of the Plaintiff being present in the quorum to vote, and the Plaintiff using Personal Rights "individual rights" as stipulated in Article 61 paragraph (1) of the Company Law to sue the defendant to the District Court due to the loss suffered by the plaintiff in the form of the Defendant granting the plaintiff's shares to other shareholders and causing a loss of 350 (three hundred and fifty) shares belonging to the plaintiff, and the validity of the Deed of Minutes of Meeting after the EGMS was canceled on Decision No. 96/Pdt.G/2017/Pn.Lbp is null and void and has no permanent legal force, because the Defendant does not carry out the requirements in Article 1320 of the Civil Code, namely the agreement of the parties, and there are illegal causes, by granting shares from the plaintiff to the defendants without the consent and acknowledgment of the plaintiffs. The actions committed by the defendants are unlawful acts "onrechtmatige daad".