Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menangani penetapan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha serta faktor penghambat dan faktor pendukung yang dihadapi KPPU dalam menangani penetapan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Normatif empiris yaitu pendekatan dengan cara membandingkan fakta yang ada dilapangan dengan teori – teori kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka baik dari buku maupun jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan serta melakukan wawancara melalui pertanyaan dengan narasumber. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU dalam menangani penetapan harga sesuai dengan tugas dan wewenangnya. KPPU dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memerlukan adanya sudut pandang yang jelas, karena apa yang menjadi tujuannya dapat dirumuskan dengan tepat pencapaiannya dan dapat direncanakan dengan tepat. KPPU juga akan melakukan serangkaian kegiatan penegakkan hukum mulai dari menyelidiki, memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha. Apabila pelaku usaha terbukti melakukan penetapan harga, maka pelaku usaha akan dikenakan denda administratif berupa pembatalan atau sebagian keseluruhan perjanjian untuk pelanggaran perjanjian yang dilarang, misalnya pembatalan kesepakatan kerja. Faktor penghambat yang dihadapi KPPU dalam menangani perkara penetapan harga adalah keberadaan lembaga pengawas persaingan usaha seperti KPPU telah menjadi faktor yang diperhitungkan oleh pelaku usaha sehingga hal – hal yang berkaitan dengan bukti langsung seperti adanya kesepakatan atau perjanjian tertulis telah dihindari sehingga keberadaan bukti langsung akan semakin sulit untuk ditemukan. KPPU juga didukung faktor-faktor pendukung dalam menangani perkara penetapan harga yaitu berkembang upaya pembuktian keberadaan perilaku tersebut, tidak hanya melalui bukti–bukti langsung, tetapi juga dikembangkan pembuktian – pembuktian lain melalui bukti – bukti tidak langsung. Jika tidak ada bukti tertulis, maka pembuktian dapat dilakukan dengan analisa ekonomi./The purpose of this research is to analyze and find out the Role of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in handling price fixing conducted by business actors as well as inhibiting and supporting factors faced by KPPU in handling price fixing by business actors. The research method used is empirical normative. Empirical normative is an approach by comparing the facts in the field with the theories of the literature related to this research. Sources of data used are primary data in the form of secondary data interviews. Data collection techniques in this study were carried out through literature studies both from books and legal journals related to the problem and conducting interviews through questions with resource persons. This study uses qualitative data analysis. The result of the research shows that KPPU in handling price fixing is in accordance with its duties and authorities. KPPU in carrying out its duties and authorities requires a clear point of view, because the objectives can be formulated with accuracy and the achievements can be planned appropriately. KPPU will also carry out a series of law enforcement activities, starting from investigating, examining and deciding alleged violations of unfair business competition by business actors. If the business actor is proven to have carried out price fixing, the business actor will be subject to administrative fines in the form of cancellation or part of the entire agreement for violation of prohibited agreements, for example cancellation of work agreements. The inhibiting factor faced by KPPU in dealing with price fixing cases is that the existence of a business competition supervisory agency such as KPPU has become a factor that is taken into account by business actors so that matters relating to direct evidence such as agreements or written agreements have been avoided so that the existence of direct evidence will be increasingly difficult to be found. KPPU is also supported by supporting factors in handling price fixing cases, namely developing efforts to prove the existence of such behavior, not only through direct evidence, but also developing other evidences through indirect evidence. If there is no written evidence, then the proof can be done by economic analysis.