Akibat dari putusan pailit oleh Pengadilan Niaga terhadap Perseroan Terbatas membuat perseroan mengalihkan wewenangnya untuk mengurus harta kekayaan pereseroan kepada kurator. Dalam proses pemberesan harta pailit, tidak menutup kemungkinan terjadinya kendala yang menimbulkan kerugian bagi beberapa pihak tertentu yang diakibatkan dari ketidakpastian hukum. Apabila terjadinya kelalaian dan kekeliruan dalam pengurusan harta pailit, dapat menimbulkan masalah seperti diajukannya permohonan untuk dibukanya kembali kepailitan yang telah lama selesai melalui gugatan lain-lain. Skripsi ini akan membahas tentang kedudukan hukum Perseroan Terbatas sebagai Debitur Pailit bertentangan dengan hukum dalam penyelesaian sengketa kepailitan dan apakah keputusan hakim untuk membuka kembali kasus kepailitan PT. Jaya Nur Sukses pada Putusan Pengadilan Niaga No. 18/PDT.SUS-GUGATAN LAIN-LAIN/ 2019/PN NIAGA.JKT.PST. sudah sesuai dengan UU Kepailitan dan PKPU yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam menjawab dua rumusan masalah tersebut adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, dan ditemukan bahwa dalam praktik masih ada pelaksanaan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini yaitu tidak ada kedudukan hukum yang dimiliki oleh PT. Jaya Nur Sukses (dalam pailit) membuat tindakannya bertentangan dengan UU Kepailitan dan PKPU, dan UU Perseroan Terbatas yang kemudian menimbulkan kerugian pada PT. Hutama Karya. Oleh karena itu, hakim kemudian memutuskan untuk membuka kembali perkara kepailitan PT. Jaya Nur Sukses sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam UU Kepailitan dan PKPU.