Dengan semakin majunya perekonomian dan pembangunan serta aktivitas dunia yang semakin meningkat dan mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar berasal dari pinjaman pihak lain, maka akan meningkatkan pula permasalahan utang-piutang dalam masyarakat. UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) merupakan salah satu perangkat hukum nasional yang salah satu tujuannya adalah untuk menyelesaikan utang piutang secara adil, cepat transparan dan effisien. Didalam UUK-PKPU masih terdapat ketentuan-ketentuan yang dirasakan masih tidak komprehensif dan mengandung disharmoni sehingga mengakibatan pihak-pihak yang terlibat didalamnya seringkali tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukum, kepastian hukum dan keadilan. Salah satu persoalan yang dapat menimbulkan persoalan adalah persoalan hak mendahulu antara tagihan kreditur separatis dan tagihan pajak didalam penyelesaian proses kepailitan. Didalam penelitian yang dilakukan dapat diketahui ada norma-norma didalam UUK-PKPU yang masih besifat multi tafsir sehingga tidak berjalan harmonis dan mengakibatkan timbulnya persoalan baru berupa banyaknya gugatan di pengadilan niaga, untuk itu diperlukan suatu aturan revisi terhadap norma tersebut agar supaya tujuan dibuatnya UUK-PKPU sebagai perangkat hukum nasional untuk menyelesaikan utang piutang secara secara adil, cepat transparan dan effisien dapat tercapai.