UUD 1945 hasil amandemen telah memberikan landasan konstitusional bahwa DPR memegang kekuasaan penuh dalam pembentukan undang-undang. Anggota DPR memiliki hak untuk mengajukan usul RUU. Peraturan perundang-undangan yang dihasilkan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum. Terlebih lagi, di era demokratisasi, DPR dituntut untuk merumuskan berbagai kehendak rakyat atau kemauan umum dengan menentukan kebijaksanaan umum (public policy). Kesemuanya itu dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional berdasarkan falsafah Pancasila. Kinerja lembaga legislatif dalam politik hukum Indonesia merupakan cermin dari parameter terlaksananya kehidupan bernegara yang demokratis. Rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dan analisis penelitian disertasi ini adalah: 1. Mengapa pelaksanaan hak inisiatif DPR dalam pembentukan undang-undang belum berlaku dengan optimal? 2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan hak inisiatif DPR belum mampu membentuk undang-undang yang sesuai dengan cita hukum? 3. Bagaimana model sistem pembentukan undang-undang berdasarkan hak inisiatif DPR yang optimal sesuai dengan cita hukum dalam rangka pembangunan sistem hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya hak inisiatif DPR lebih disebabkan ketidakjelasan sistem pemerintahan yang dianut, pada praktiknya lebih mengarah ke sistem parlementer. Tidak dapat dipungkiri, amandemen UUD 1945 berupaya mencarikan titik temu antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Titik temu tersebut menunjuk pada kewenangan Presiden dalam pengajuan RUU dan pembahasan dengan DPR untuk mendapatkan persetujuan bersama. Di sisi lain kemampuan DPR berbanding terbalik dengan pemerintah dalam pengajuan RUU. DPR masih terkendala dalam hal sumber daya, sarana dan prasarana. Anggota DPR tidak dapat melepaskan dirinya dari kepentingan Partai Politik melalui fraksi di DPR dalam pengajuan RUU. Oleh karena itu, perlu perlu adanya pembangunan model hak inisiatif DPR yang ideal dengan melakukan amandemen UUD 1945 kelima. Kekuasaan untuk membahas dan memberi persetujuan tidak lagi melibatkan Presiden. Kewenangan pembentukan undang-undang menjadi otoritas DPR dan DPD. Presiden hanya memiliki hak veto sebagaimana dimaksud dalam konsep pembagian kekuasaan dalam sistem presidensial. Selanjutnya, dilakukan penguatan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Selain juga penguatan stuktur hukum dalam organisasi dan profesionalitas, perbaikan substansi hukum melalui perencanaan, penyusunan, peninjauan dan penaataan berbagai peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan arah pembangunan serta mengakomodir kebutuhan hukum masyarakat.