Sertipikat merupakan alat pembuktian yang paling kuat selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, tetapi dalam prakteknya dapat terjadi adanya Pembatalan sertipikat hak atas tanah sebagaimana yang diteliti oleh penulis didalam skripsi ini. Rumusan masalah yang diangkat didalam skripsi ini adalah, bagaimana pembatalan Sertipikat Hak Milik akibat overlapping ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No. 68/B/2017/PT. TUN.JKT. Penelitian ini, menggunakan metode penelitian normatif yang didukung oleh data wawancara dengan para ahli. Dimana data yang digunakan ialah data primer yaitu wawancara dan data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum (primer, sekunder, tersier). Pendekatan sistematika hukum atau pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menganalisis peraturan yang berlaku pada undang-undang yang mengatur tentang pendaftaran tanah dan pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah karena overlapping. Terdapat uraian tentang tanah dan hak atas tanah, jenis-jenis pendaftaran tanah, Kekuatan pembuktian sertipikat, pembatalan sertipikat Hak Milik Atas Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta kewenangannya, Peradilan Tata Usaha Negara, kelebihan dan kelemahan dari sistem publikasi positif dan sistem publikasi negatif. Berdasarkan penulisan ini penulis menyimpulkan bahwa salah satu contoh pembatalan sertipikat hak milik adalah tumpang tindih sertipikat (overlapping) / Certificates hold the most powerful means of evidence until they are proven otherwise by certificate cancellations of land rights. The research question underlying this thesis was “How is the cancellation of ownership certificates due to overlapping reviewed by the Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registration” and “How was the Judge’s legal considerations regarding decisions on No. 68/B/2017/PT. TUN.JKT”. The method of normative research was applied. Primary data was gathered from interviews and secondary data was composed of three legal materials (primary, secondary, tertiary). Legal systematic (legal law) and case law approaches were considered. This thesis analyzed the applied regulations involved in the registration of land and the cancellation of ownership certification due to Overlapping. The negative publicity system adopted by Indonesia allows dispute cases as the basis for the cancellation of land rights.