Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Kepastian hukum diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang, termasuk pemilik manfaat. Pemilik manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018. Perpres ini juga mewajibkan transparansi seluruh korporasi di Indonesia untuk mengungkapkan mengenai pemilik manfaat korporasi agar dapat diperoleh data lengkap dan akurat, guna untuk melindungi korporasi, menciptakan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pidana, efektivitas penyelamatan aset, dan kemudahan berinvestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undangundang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 layak dianggap sebagai tonggak era keterbukaan informasi pemilik manfaat dari korporasi untuk menciptakan adanya kepastian hukum atas pertanggungjawaban pidana bagi Wajib Pajak. Kata Kunci: Kepastian, Wajib Pajak, Pemilik Manfaat