Pengampunan Pajak telah menjadi merupakan modal besar reformasi berkeadilan serta berkelanjutan untuk mencapai kinerja kepatuhan yang meningkat di masa yang akan datang. Data-data Wajib Pajak yang diperoleh dari program pengampunan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, digunakan sebagai bahan perluasan basis data untuk periode berikutnya dan akan digunakan sebagai upaya menjaga kepatuhan pajak dari partisipan maupun non partisipan program pengampunan pajak. Konsepsi pengaturan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Pengampunan Pajak tetap mengedepankan asas ultimum remedium, dan diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan, serta UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Seluruh informasi keuangan yang diperoleh dari lembaga keuangan dalam pelaksanaan UU Nomor 9 Tahun 2017 tetap dilindungi kerahasiaannya sesuai dengan Pasal 34 UU KUP dan standar internasional. Jadi kepastian hukum yang berkeadilan yang diberikan dalam UU Pengampunan Pajak telah sesuai dengan Konsep Keadilan Bermartabat yang berlandaskan Sila Kemanusian dan Keadilan Pancasila. Kata Kunci: Kepastian dan Keadilan, Wajib Pajak, Pengampunan Pajak