Article 36 of Act Law Number 40 year 2007 regulate a ban on cross holding of shares but does not regulate the sanctions in case of cross holding happened in the limited liability companies. The main reason is the cross holding banned for violating the main principle of the Company, namely the establishment of jointventure, in which the system of cross-holding capital of the Company is false. To prevent cross holding the necessary research about the indications and the implications of cross-ownership, and the role of the Notary in order to prevent cross-ownership over the shares. In this research, data were collected by law approach and conceptual approaches. From these results it can be concluded that the indication of cross holding over the shares are shares already owned by the company either directly or indirectly, which could result in shareholders losing voting rights at the General Meeting of Shareholders (RUPS) as mentioned in article 84 of Act Law Number 40 year 2007. the role of the Notary in order to prevent cross holding by applying the precautionary principle while makin deed of the Company related to capital changes deeds, to check the documents of the Company , provide legal counseling to the client who came to Notary related to the deed as provided for in Article 15 paragraph (2) letter e of Act Law Number. 2 year 2014. / Pasal 36 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 mengatur larangan kepemilikan silang atas saham (cross holding) namun tidak mengatur sanksi apabila terjadi kepemilikan silang dalam Perseroan Terbatas. Alasan utama cross holding dilarang adalah karena melanggar prinsip utama pendirian Perseroan yaitu persekutuan modal, dimana dengan sistem cross holding modal yang dimiliki Perseroan bersifat semu. Untuk mencegah cross holding maka diperlukan penelitian mengenai indikasi serta implikasi kepemilikan silang, serta peran Notaris guna mencegah terjadinya kepemilikan silang atas saham. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa indikasi kepemilikan silang atas saham adalah saham telah dimiliki oleh perseroan baik langsung atau tidak langsung yang dapat mengakibatkan pemegang saham kehilangan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana yang diatur dalam pasal 84 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. Adapun Notaris berperan untuk mencegah kepemilikan silang dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta Perseroan yang terkait dengan perubahan modal dengan memeriksa kelengkapan dokumen dari Perseroan serta memberikan penyuluhan hukum kepada para Penghadap yang datang kepadanya terkait dengan akta yang dibuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 2 tahun 2014.