Penegakan hukum atas pemberian fakta material yang tidak benar dalam transaksi jual beli saham di Pasar Modal menurut Undang-Undang Nomr 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yaitu dilakukan oleh Bapepam. Namun semenjak adanya lembaga Otoritas Jasa Keuangan maka seluruh tugas dan tanggung jawab Bapepam sudah dialihkan kepada Otoritas Jasa keuangan. Sehingga masyarakat atau perusahaan yang merasa dirugikan atas terjadinya tindak pidana di bidang Pasar Modal banyak yang membuat laporan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk dapat melihat apa yang menjadi dasar penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia serta bagaimana penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan penyidikan atas Laporan mengenai pemberian fakta material yang tidak benar dalam transaksi jual beli saham di Pasar Modal maka diperlukan penelitian terhadap hal tersebut. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) dengan menggunakan sumber hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa yang menjadi dasar Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan penegakan hukum pemberian fakta material yang tidak benar dalam transaksi jual beli saham di Pasar Modal yaitu karena adanya Laporan Polisi dan juga kewenangan Kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana. Kemudian dalam melakukan penyidikan terhadap Laporan Mengenai Pemberian Fakta Material Yang Tidak benar Dalam Transaksi Di Pasar Modal yaitu dengan menerapkan dugaan tindak pidana Pasar Modal dan/atau tindak pidana Pemalsuan Surat dan/atau tindak pidana Penipuan dan/atau tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 Jo. Pasal 90 dan/atau Pasal 107 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan/atau Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP / The law enforcement effort on Giving Incorrect Material on Stock Trading in The Capital Market according to Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market was initially carried out by Bapepam. Since the establishment of the Financial Services Authority, all duties and responsibilities of Bapepam have been transferred to the institution, so that every victim-person or company-of criminal acts in the capital market sector will need to report to the Indonesian National Police. This research aims to see what is the legal basis for investigators from the Indonesian National Police and how they conduct investigations on reports regarding the provision of incorrect material facts in the sale and purchase of shares in the Capital Market. In this research, the data collected by using the primary and secondary law, as well as non-legal sources. This research concludes that the fundamental basis of the investigation on giving incorrect material during stock trading transaction are Police Reports and Police Investigation Authority. Therefore, the investigation on Incorrect Material Reports in the Capital Market is conducted by imposing the suspected forgery, fraud, and embezzlement in the Capital Market which regulated in Article 104 Jo. Article 90 and/or Article 107 of Law Number 8 of 1995 concerning Capital Market and/or Article 263 of KUHP and/or Article 372 of KUHP