Era digital ditandai dengan perkembangan teknologi, arus informasi yang cepat, hingga penggunaan teknologi dalam semua bidang kehidupan. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi ini mengakibatkan adanya kegiatan hukum baru yang dilakukan secara virtual atau dunia maya, seperti transaksi elektronik. Selain berbagai kelebihan yang ditawarkan dari transaksi elektronik online, terdapat peluang resiko yang dapat merugikan konsumen, contohnya dalam Kasus e�commerce GrabToko. Tipe penelitian ini adalah Yuridis Normatif yang dilakukan melalui kajian studi pustaka, yaitu berdasarkan bahan – bahan hukum. Tidak terpenuhinya hak – hak konsumen melahirkan sengketa konsumen yang dapat diselesaikan melalui jalur litigasi melalui pengadilan atau non litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). GrabToko yang melakukan wanprestasi terhadap konsumennya melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU ITE dan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang mengakibatkan kerugian konsumen jo Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata dan Pasal 1246 KUHPerdata jis Pasal 16 UU PK dengan sanksi yang diatur dalam Pasal 62 ayat (2) UU PK. Dengan demikian Pihak GrabToko wajib memberikan ganti kerugian kepada konsumen berupa biaya, rugi, dan bunga. Para konsumen yang dirugikan dapat menyelesaikan sengketa melalui gugatan perdata dengan mengajukan gugatan Class Action, dengan memperhatikan Hukum Acara Perdata dan PERMA 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. / The digital era is marked by technological development, rapid information flow, up to the use of technologies in all areas of life. Developments and advances in information technology resulted in new legal activities that are performed virtually or online, such as electronic transaction. Despite having many advantages offered by electronic transactions, there are potential risks that could cause disadvantages for consumers, for example in E-commerce GrabToko’s case. This juridical normative research is conducted through a series of library studies, which is based on legal materials. Since the rights of consumer are not fulfilled, it ultimately lead to consumer disputes that could be carried out through litigation or non – litigation dispute resolution mechanism. Breach of contract by GrabToko is a violation of Article 17 section (2) and prohibited act in Article 28 section (1) Law on Electronic Information and Transaction that resulted in consumer losses juncto Article 1338 section (3) and Article 1246 of Indonesian Civil Code jis Article 16 with the sanctions regulated in Article 62 section (2) of Consumer Protection Law. Thus GrabToko is obligated to provide compensation to consumers in the form of fees, looses and interest. Therefore consumers can settle their disputes through filling a Class Action lawsuit, taking into account the Indonesian Civil Code Procedure and Supreme Court Rules 1 of 2002 concerning Class Action Lawsuit.