Penelitian ini ditujukan untuk mengupas 3 (tiga) hal penting, yaitu: Pertama, Bagaimana pengaturan unsur dengan sengaja dan tanpa hak dalam-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua, Bagaimana penerapan unsur dengan sengaja dan unsur tanpa hak dalam putusan hakim. Ketiga, Bagaimana model penyelesaian tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik berbasis nilai keadilan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang(statute approach), pendekatan kasus(case approach) dan pendekatan konseptual(conceptual approach). Adapun hasil penelitian ini antara lain (1) Unsur “dengan sengaja” termuat dalam Pasal 27 sampai Pasal 37. Sedangkan unsur “tanpa hak” diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 UU ITE. Namun terdapat pasal-pasal yang mengatur unsur “tanpa hak” dengan diikuti unsur ”melawan hukum” yaitu a. Unsur “tanpa hak” saja diatur dalam Pasal 27 Ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 28 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 29 UU ITE; b. Unsur “tanpa hak” dengan diikuti pilihan unsur “melawan hukum” diatur dalam Pasal 30 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 31 Ayat (1) dan (2), Pasal 32 Ayat (1) dan (2), Pasal 33, Pasal 34 Ayat (1), Pasal 35 dan Pasal 36.(2) Penerapan unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” dalam pertimbangan hakim seringkali diterapkan secara bersamaan walaupun terdapat perbedaan yang disebabkan oleh cara hakim mengonstatir pertimbangannya. Akan tetapi dalam setiap pertimbangan hukum tersebut terdapat sikap hakim yang seragam dalam menyikapi penerapan unsur”dengan sengaja” dan”tanpa hak”. (3)Dengan mengombinasikan bentuk sidang pendahuluan, pemeriksaan perkara melalui jalur khusus dan penerapan prinsip tawar-menawar hukuman dalam Plea bargaining system maka dapat diformulasikan sebuah mekanisme baru dalam proses peradilan pidana(criminal justice process) dengan pendekatan keadilan bermartabat, yaitu pemeriksaan perkara dengan menggunakan sidang pendahuluan sebagai jalur khusus dengan hakim tunggal yang diperuntukkan bagi terdakwa yang mengaku bersalah dan mengajukan penawaran hukuman. Jika tidak ada pengakuan bersalah maka perkaranya tidak dapat diperiksa melalui jalur khusus. Apabila pengakuan bersalah dan tawaran hukuman dari terdakwa diterima oleh jaksa penuntut umum maka hakim membuat putusan. Namun apabila, pengakuan bersalah dan penawaran hukuman tersebut tidak dikabulkan oleh jaksa penuntut umum maka hakim membuat sebuah penetapan agar perkara diperiksa dalam persidangan biasa dengan menggunakan hukum acara pidana biasa.