Skripsi ini mengkaji tentang analisa dampak sosial yang terjadi di Indonesia akibat adanya hukum aborsi yaitu yang tertera dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Menteri Kesehatan No.3 Tahun 2016 tentang Pelatihan Aborsi dan Pelaksanaan Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Tindakan aborsi masih dianggap sebagai hal yang tabu bagi sebagian masyarakat Indonesia, sehingga tindakan aborsi hanya diperbolehkan untuk beberapa kasus tertentu seperti yang dituliskan pada pasal 75 poin kedua dalam UU no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa larangan aborsi dapat dikecualikan untuk indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/ atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/ atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi untuk hidup diluar kandungan; atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Hal ini tentunya berdampak bagi pihak lain yang tidak masuk dalam kategori pengecualian larangan aborsi seperti kehamilan yang tidak dipersiapkan sehingga dapat menyebabkan dampak sosial bagi masyarakat Indonesia seperti kekerasan dalam rumah tangga, meningkatnya kasus pembuangan anak dan kasus aborsi illegal.