Article 15 paragraph (1) of the UUJN affirms that one of Notary's authority makes a Deed in general, but there are also some Authentic Acts which are the authority of Notary and also the authority of other Agencies (Deed of Recognition of Outer Child in Article 281 KUHP data) Authorized by an authorized institution, Biologically impossible a child has no father, so in the interest of the law concerning all the consequences in the field of inheritance, citizenship, guardianship and so on Constitutional Court Decision No.46 / PUUVII / 2010 Ratify meaningful interpretation of Law no. 1 year. 1974 and Child Recognition can not be done without the consent of the mother concerned. This legal research uses the Normative-Empirical Method, Empirical behavior of interested parties can be known clearly through observation, through legal documents. Data collection is done by literature technique and done by interview with interested parties. The result of the research shows that Notary as a Public Official who has the authority to make an Examination Certificate of Outer Child. In practice, however, the Legalization of the Child beyond marriage requires a court ruling by enclosing a birth certificate made in the Civil Note by attaching evidence of DNA test from his biological father. The recognition of a marriageable child is regulated in Article 281 of the Civil Code, which is done by Birth Certificate of registering the father's name as the father of the marriageable child in the birth certificate.) At the time of marriage, or by marriage (officially a legal child ), Then registered to Civil Registry to be changed by birth certificate. By authentic deed before marriage takes place: (made by notarial deed or Civil Registry, then sought by Court Decision. / Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris membuat Akta secara umum, tetapi ada juga beberapa Akta Otentik yang merupakan wewenang Notaris dan juga menjadi wewenang Instansi lain (Akta Pengakuan Anak Luar Kawin pada pasal 281 KUHPerdata) Pengakuan anak sangat penting untuk mendapat pengesahan dari suatu lembaga yang berwenang, Secara biologis tidak mungkin seorang anak tidak mempunyai ayah, maka demi kepentingan hukum yang menyangkut segala akibat di bidang pewarisan, kewarganegaraan, perwalian dan lain sebagainya.. Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010 mengesahkan penafsiran secara bermakna terhadap Undang Undang No. 1 tahun. 1974 dan Pengakuan Anak tidak dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan dari ibu yang bersangkutan. Penelitian hukum ini menggunakan Metode Normatif-Empiris, yaitu perilaku Empiris pihak-pihak berkepentingan dapat diketahui dengan jelas melalui pengamatan, melalui dokumen hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik kepustakaan dan dilakukan dengan wawancara dengan pihak yang berkepentingan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Notaris selaku seorang Pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat suatu Akta Pengesahan Anak Luar Kawin. Praktiknya secara resmi Pengesahan Anak diluar Kawin memerlukan Putusan pengadilan dengan melampirkan Akta kelahiran yang dibuat di Catatan Sipil dengan melampirkan bukti test DNA dari ayah biologisnya. Pengakuan anak luar kawin diatur dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dilakukan yaitu dengan Akta Kelahiran yaitu mencatatkan nama bapaknya sebagai bapak dari anak luar kawin tersebut dalam akta kelahiran.), Pada saat perkawinan berlangsung,atau dengan perkawinan (resmi menjadi anak sah), kemudian dicatatkan ke Catatan Sipil untuk dirubah akta kelahirannya. Akta otentik sebelum perkawinan berlangsung: (dibuatkan dengan akta Notaris atau Catatan Sipil, kemudian dimintakan Penetapan Pengadilan.