Kerja sama luar negeri dapat dilakukan melalui Pemerintah Daerah yang mendapatkan persetujuan dari Menteri Luar Negeri. Salah satu kerja sama tersebut adalah Kerja Sama Sister City bentuk Memorandum Of Understanding yang dilakukan Pemerintah Kota Ambon dengan Pemerintah Kota Vlissingen Belanda. Kerja Sama tersebut bergerak di berbagai bidang, salah satunya adalah kebudayaan. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui kapasitas Pemerintah Daerah dalam membuat kerja sama dengan luar negeri. Penulis menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan kasus yang kasus tersebut dianalogikan sebagai kerja sama dalam bentuk Memorandum Of Understanding. Penulis menggunakan Data Primer dengan didukung data sekunder. Hasil Analisis yang dapat Penulis simpulkan adalah Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Perjanjian Internasional memiliki kapasitas untuk melakukan kerja sama Internasional, khususnya dalam bentuk Memorandum Of Understanding dengan Pihak Luar Negeri. Hal tersebut telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada oleh Pemerintah Kota Ambon dengan Pemerintah Kota Vlissingen Belanda. Latar belakang kerja sama tersebut didasarkan dengan sejarah dan historis keberadaan Belanda yang menjajaki Kota Ambon pertama kali pada saat penjajahan dan kerja sama ini adalah kerja sama lanjutan. Pemerintah Kota Ambon sudah menjalankan sesuai dengan isi dari memorandum of understanding yang dibuat bersama dan pelaksanaannya juga sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.