Peningkatan pengguna internet di Indonesia berarti semakin banyak orang yang menggunakan internet untuk melakukan aktivitas di dunia maya dan bahwa aktivitas dunia maya dan internet telah menjadi bagian utama dalam kehidupan kita sehari-hari. Perkembangan aktivitas internet dan penggunaan alat elektronik dalam kehidupan kita sehari-hari telah menyebabkan meningkatnya pentingnya perlindungan data pribadi. Indonesia, pada saat penulisan tesis ini, tidak memiliki undang-undang perlindungan data yang terpusat dan berlaku, dengan peraturan perlindungan data dipecah di dalam undang-undang lain, peraturan pemerintah, serta peraturan menteri. Dengan meningkatnya aktivitas internet dan penggunaan ruang siber di Indonesia, menjadi jelas bahwa suatu sentralisasi diperlukan untuk membantu memperjelas dan menegakkan hal-hal modern dan relevan seputar perlindungan data untuk membantu melindungi hak privasi orang Indonesia. Salah satu masalah yang paling menonjol dalam topik perlindungan data ini adalah seputar persetujuan konsumen terhadap data pribadi mereka, karena banyak peraturan perlindungan data internasional bertujuan untuk mencoba menegakkan kepastian yang lebih baik seputar persetujuan untuk membantu melindungi pengguna agar tidak menjadi sasaran pencatutan yang melanggar hukum. dan pendataan oleh penyelenggara jasa elektronik komersil serta pengumpul data. Makalah ini bertujuan untuk membantu memahami langkah-langkah yang diambil oleh Undang-Undang Privasi Data Indonesia dalam mencoba mengatasi masalah persetujuan ini dan untuk melihat implikasi komersial dan hukumnya terhadap Penyedia Layanan Elektronik Indonesia dengan juga menganalisisnya dengan Peraturan Perlindungan Data Umum Eropa yang diakui secara internasional.