Perseroan perorangan dikenal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Perseroan perorangan berbeda dengan konsep perseroan yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya, mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, hingga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menjadi penting untuk melihat konsep dasar perseroan, dalam kaitannya dengan pendirian suatu perseroan: di mana dipersyaratkan harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dalam Undang-undang mengenai perseroan sebelum berlakunya UU Cipta Kerja menjadi dapat didirikan oleh 1 (satu) orang dengan memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan menurut UU Cipta Kerja. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai bagaimana konsep dasar perseroan disandingkan dengan konsep perseroan menurut UU Cipta Kerja dan membandingkan antara pengaturan mengenai perseroan dalam peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya UU Cipta Kerja dan setelah berlakunya UU Cipta Kerja. Bahwa konsep dasar perseroan (sebagai sebuah badan hukum) menekankan pada adanya perkumpulan modal (association of capital), dan bukan pada perkumpulan orang (association of persons) serta disahkan oleh Negara, sehingga perseroan dapat didirikan oleh satu orang sepanjang ada harta kekayaan yang dipisahkan dan disahkan oleh negara. Perbandingan pengaturan perseroan dalam hukum positif Indonesia menunjukkan bahwa hukum harus responsif dalam menanggapi perkembangan di dalam masyarakat. Hal tersebut terbukti dari terdapatnya beberapa perubahan mengenai perseroan di dalam hukum positif Indonesia, terakhir kali dalam UU Cipta Kerja. Perbandingan dengan negara lain, khususnya negara di Eropa menujukkan Indonesia terlambat dalam menerapkan konsep pendirian peseroan oleh 1 (satu) orang, dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas Usaha Mikro dan Kecil. / Indonesia’s Private limited company enacted in law number 11 year 2020 regarding Cipta Kerja or Job Creation Law (UU Cipta Kerja). Thus law, introduce a new concept that distinct to the law that existed berfore, such as KUHD, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, and Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. It is important to find out such concept in order to established a private limited company: whether be able to have a single shareholder or it must be in minimum required 2 (two) or more persons as the shareholder. This thesis questioning the concept of private limited company in comparison with the private limited company’ concept as regulated in UU Cipta Kerja and also comparing the regulation regarding private limited company in Indonesia’ legal system. In conclution, the basic concept of private limited company (as a legal entity) allowed to established by a single shareholder as long as it is authorized by the state. Moreover, the comparison between private limited company regulation in Indonesia’s law depicting the law should be responsive to the need of the society. It is proven by every amendment in such regulation in Indonesia’s law. The comparison to other country, especially European Country, shows that Indonesia’s law regarding private limited company is fall behind.