Pasar Modal di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah memberikan perlindungan bagi para pemodal, calon pemodal, Emiten serta pihak-pihak lain yang terkait. Salah satu tindakan yang dilarang dalam kegiatan Pasar Modal adalah perdagangan yang dilakukan berdasarkan informasi orang dalam atau biasa disebut sebagai insider trading. Lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan Pasar Modal di Indonesia adalah Otoritas Jasa Keuangan. Meskipun tindakan insider trading telah dilarang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tetapi masih ada beberapa dugaan kasus insider trading yang dilakukan oleh para pelaku dengan niat mengambil keuntungan dari informasi material yang belum diberikan pada publik. Pelaku insider trading juga dapat dikenakan Pidana tetapi pada kenyataannya kasus-kasus dugaan insider trading di Indonesia belum pernah sampai pada Pengadilan atau dikenakan sanksi Pidana sehingga perlu dilakukan peninjauan secara Politik Hukum untuk melihat keselarasan atau harmoniasasi antara peraturan dan tindakan yang dilakukan baik oleh lembaga atau pihak-pihak terkait lainnya. / The Capital Market in Indonesia has been regulated through Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market, through Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market has provided protection for investors, prospective investors, Issuers and other related parties. One of the actions prohibited in Capital Market activities is trading based on insider information or commonly referred to as insider trading. The institution authorized to supervise the Capital Market in Indonesia is the Financial Services Authority. Although insider trading has been prohibited in Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market, there are still some allegations of insider trading cases carried out by actors with the intention of taking advantage of material information that has not been provided to the public. Insider trading perpetrators can also be criminally charged but in fact cases of alleged insider trading in Indonesia have never reached the Court or been subject to criminal sanctions so it is necessary to conduct a legal political review to see the harmony or harmonization between regulations and actions taken by institutions or parties. -other related parties.