Pembeli rumah susun merupakan konsumen yang memberi rumah susun dari Pengembang rumah susun yang didasarkan pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Pembeli rumah susun juga dapat mengikatkan dirinya dengan pihak bank melalui penggunaan fasilitas Kredit Pemilikan Apartemen yang didasarkan pada Perjanjian Kredit Pemilikan Apartemen. Hubungan antara Pembeli rumah susun dengan Pengembang rumah susun dan bank menjadikan Pembeli rumah susun berkedudukan sebagai kreditor dari Pengembang rumah susun dan debitor dari bank. Kedudukan hukum Pembeli rumah susun sangat rentan mengalami kerugian, terutama apabila Pengembang rumah susun dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang karena di saat Pengembang rumah susun dinyatakan dalam keadaaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka hak Pembeli rumah susun atas serah terima satuan rumah susun akan tertunda selama paling lama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, sedangkan Pembeli rumah susun wajib melaksanakan pembayaran cicilan Kredit Pemilikan Apartemen kepada bank. Keadaan ini tidak mencerminkan keadilan kepada Pembeli rumah susun sebagai konsumen, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang menggambarkan, memaparkan dan menjelaskan obyek penelitian secara obyektif yang berkaitan dengan permasalahan dan kemudian dilakukan analisis terhadap bahan hukum. Pendekatan yuridis adalah untuk melakukan pengkajian di bidang hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan hukum konsumen dan hukum perbankan serta peraturan tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pembeli rumah susun yang menggunakan fasilitas Kredit Pemilikan Apartemen akibat putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Pengembang rumah susun saat ini belum dilindungi, sehingga diperlukan pembentukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur penundaan pembayaran cicilan kepada bank selama jangka waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Pengembang rumah susun sehingga Pembeli rumah susun tidak mengalami kerugian lagi di kemudian hari.