The development of the digital era 4.0 changes the pattern of many parties starting from shopping, using banks to health services, with the presence of more sophisticated digital technology making it easier for all parties to get services. This is fully present to make it easier for application users but it also cannot be denied that in Indonesia, the development of digital technology with the process of storing personal data in data banks has not been fully protected, therefore this study will conduct an analysis by comparing the existing laws in Indonesia with other countries that already have personal data protection laws and how agencies should be active in seeking personal data protection. This research also further seeks to conduct an in-depth analysis of the concept of how the PDP Bill will be able to concretely and efficiently provide personal data protection starting from the rights and obligations of the parties, the duties and authorities as well as the functions of several authorities and how this PDP Bill provides sanctions and fines for violators and what are the rights of the owner of personal data if the data is leaked or used improperly. / Perkembangan era digital 4.0 mengubah pola banyak pihak dimulai dari berbelanja, penggunaan bank sampai dengan pelayanan Kesehatan, dengan kehadiran teknologi digital yang lebih canggih memudahkan semua pihak untuk mendapatkan pelayanan. Hal ini sepenuh nya hadir untuk memudahkan pengguna aplikasi tetapi juga tidak dapat dipungkiri bahwa di Indonesia, perkembangan teknologi digital dengan proses penyimpanan data pribadi di bank data belum sepenuh nya dilindungi oleh sebab itu penelitian ini akan melakukan analisa dengan membandingkan hukum yang sudah ada di Indonesia dengan negara lain yang sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan data pribadi dan bagaimana para lembaga harus aktif dalam mengupayakan perlindungan data pribadi. Penelitian ini juga selanjutnya mengupayakan melakukan analisa mendalam terkait konsep dari bagaimana RUU PDP nanti nya dapat dengan konktrit dan efisien memberikan perlindunan data pribadi di mulai dari hak dan kewajiban para pihak, tugas dan wewenang serta fungsi dari beberapa otoritas serta bagaimana RUU PDP ini memberikan sanksi dan denda bagi para pelanggar dan bagaimana hak dari pemilik data pribadi jika data tersebut bocor atau digunakan tidak semestinya.