Monopoli tidaklah melanggar tetapi seringkali kekuatan monopoli disalahgunakan. Adanya Monopoli by Law jangan sampai disalahgunakan dan diartikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan itu tidak dilarang karena mendapatkan hak kebal hukum dari UU No. 5 Tahun 1999. Kegiatan dilaksanakan oleh Pelaku Usaha yang memiliki kekuatan monopoli baik diberikan oleh negara maupun diberikan secara alamiah tidaklah mutlak mendapatkan imunitas hukum. Dalam hal ini pelaku usaha yang mendapatkan monopoli by law pada putusan KPPU sering dihukum. Alasan KPPU adalah jika ada pratek monopoli tetap dihukum. Alasan dari pihak yang mendapatkan monopoli by law tidak dapat dihukum karena pasal 50 huruf a dan Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999. Penelitian ini meneliti sejauh mana Badan Peradilan memberikan putusan yang mengambarkan tentang penerapan monopoly by law pada pemeriksaan putusan KPPU. Sehingga dirumuskan masalah bagaimana ketentuan monopoly by law dan bagaimana implementasi monopoly by law pada putusan KPPU yang dilakukan oleh Badan Peradilan. Penelitian yang dilakukan bersifat penelitian yuridis normatif. Adapun bahan-bahan hukum yang dipergunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang dilakukan adalah gabungan antara pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pendekatan konseptual. Hasil Penelitian menunjukan bahwa implementasi Monopoly by law pada putusan KPPU oleh Badan Peradilan terhadap putusan KPPU menilai status hukum dan kedudukan pelaku usaha dalam kegiatan usahanya. Pelaku usaha yang dikategorikan monopoli by law merupakan perwakilan dari negara yang melakukan kegiatan usaha secara efisiensi dan perwujudan dari UUD 1945 Pasal 33 ayat 2 dan Pasal 33 ayat 3 yang tidak boleh melakukan pratek monopoli yaitu tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum, tidak jujur, menghambat pelaku usaha lain dan merugikan kepentingan umum walaupun negara memberikan hak monopoli namun negara memberikan hak itu agar tercipta persaingan usaha yang sehat dan bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Implementasi yang dilakukan Badan peradilan menilai, memeriksa, dan memutuskan terhadap putusan KPPU berdasarkan hukum yang ada mulai dari segi formiil dan materiil yang tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2021 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.