Pasar modal hadir di Indonesia sebagai sarana pembiayaan untuk perusahaan dan wahana investasi untuk publik. Namun seringkali dalam praktiknya, ditemukan oknum yang mencuri kesempatan untuk berbuat curang dengan praktik perdagangan orang dalam. Perdagangan ini mengakibatkan rugi materiil yang besar kepada korban dan merambat menimbulkan ketakutan bagi investor untuk bertransaksi di pasar modal Indonesia. Pada 2012, terdapat sebuah kasus perdagangan orang dalam saat proses akuisisi saham Bank Danamon dimana seorang oknum yang memiliki informasi orang dalam berangsur-angsur membeli saham perusahaan tersebut dalam jumlah yang cukup besar. Sebagai bentuk perlindungan terhadap investor, institusi pengawas pasar modal sejatinya melaksanakan fungsi sebagai penegak hukum setiap adanya pelanggaran. Oleh karena itu, skripsi ini akan melihat kompetensi dari kewenangan badan pengawas pasar modal Indonesia dan Singapura yang diberikan melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan juga akan menjabarkan sistem penegakan hukum yang dijalankan oleh kedua badan tersebut pada kasus perdagangan orang dalam saat akuisisi Bank Danamon. Skripsi ini juga akan menyorot kepasifan OJK dalam memberantas pelbagai kecurangan yang ada di pasar serta variabel-variabel yang menjadi bahan pertimbangan dalam implementasinya. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan perbandingan hukum berkaca pada badan pengawas pasar modal Singapura yang terlibat langsung dalam kasus non-judicial tersebut. Skripsi ini menggunakan penelitian normatif-empiris serta mengambil pendekatan prinsip hukum, sistem hukum, serta perbandingan. Materi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku hukum, jurnal, skripsi, serta wawancara dengan konsultan hukum pasar modal Indonesia. Dari penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa kewenangan yang diberikan baik kepada OJK maupun MAS sudah mumpuni akan tetapi terdapat berbagai perbedaan dalam praktik penegakan hukum yang ada. Maka dari itu, Indonesia membutuhkan revolusi budaya penegakan hukum yang lebih ketat demi terciptanya pasar modal yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel yang mampu melindungi kepentigan masyarakat luas.