Akibat hukum akta apht tentang cidera janji dan akan dilelang dengan parate eksekusi menurut UU nomor 8 tahun 1999 pasal 2 tentang perlindungan konsumen

Lolowang, Samuel Alfried Marshall (2022) Akibat hukum akta apht tentang cidera janji dan akan dilelang dengan parate eksekusi menurut UU nomor 8 tahun 1999 pasal 2 tentang perlindungan konsumen. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

Preview	Text (Title) SAMUEL ALFRIED MARSHALL LOLOWANG.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (263kB) | Preview
Preview	Text (Abstract.pdf) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (522kB) | Preview
Preview	Text (ToC.pdf) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (172kB) | Preview
Preview	Text (Chapter1.pdf) Chapter1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (426kB) | Preview
	Text (Chapter2.pdf) Chapter2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (575kB)
	Text (Chapter3.pdf) Chapter3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (334kB)
	Text (Chapter4.pdf) Chapter4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (Chapter5.pdf) Chapter5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (334kB)
Preview	Text (Bibliography.pdf) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) | Preview
	Text (Appendices) Appendices (2)_watermark.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Pasal 6 UU hak tanggungan tahun 1996 yang mengatakan “Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.” maka pada kenyataanya akta APHT adalah akta yang berisi pemberian hak tanggungan sebagai jaminan, bukan sebagai akta untuk kuasa menjual di depan umum hal ini sangat menyimpang dan tidak sesuai dengan yang di janjikan sebagai akta jaminan untuk pelunasan hutang.yang menjadi perumusan masalah yaitu Bagaimana akta apht bisa menjadi parate eksekusi dalam debitur yang menjadi cidera janji dan Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur bank apabila menjadi cidera janji yang jaminannya akan di lelang dengan parate eksekusi menurut uu nomor 8 pasal 2 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada prakteknya di lapangan. Dalam perikatan antar debitur dan kreditur banyak UU hak tanggungan yang lebih melindungi kepentingan kreditur dibandingkan debitur dan tidak sesuai dengan UU perlindungan konsumen no 8 tahun 1999.Ketika kreditur mengklaim bahwa debitur melakukan cidera janji, posisi kreditur sangat nyaman untuk memproyeksikan maksud dari APHT tersebut karena sangat terobsesi dengan parate eksekusi untuk dengan segera menjual jaminan di pelelangan umum tanpa lewat pengadilan karena ada hak eksekutorial dalam isi akta pemberi hak tanggungan tersebut dan itu sangat merugikan debitur yang merupakan pihak yang terlibat dalam perikatan dengan kreditur sehingga tidak sesuai dengan UU perlindungan konsumen no 8 tahun 1999, dan Dalam perikatan antara debitur dan kreditur banyak UU yang lebih melindungi kepentingan kreditur dibandingkan debitur dan tidak sesuai dengan UU perlindungan konsumen sehingga Adanya kesenjangan hukum terhadap debitur dalam fase parate eksekusi di karenakan adanya dualisme pemahaman antara UU Hak tanggungan dengan UU perlindungan konsumen dalam hal parate eksekusi. Sehingga penulis dapat memahami adanya beberapa masalah hukum serta penyimpangan hukum bagi akta APHT yang tidak berdasarkan dengan UU perlindungan konsumen no 2 tahun 1999. / Article 6 of the 1996 Mortgage Law which states "If the debtor is in default, the holder of the first Mortgage has the right to sell the object of the Mortgage on his own power through a public auction and take repayment of his receivables from the proceeds of the sale." then in fact the APHT deed is a deed that contains the granting of mortgage rights as collateral, not as a deed for the power to sell in public this is very deviant and not in accordance with what was promised as a guarantee deed for debt repayment.The approach method used in writing this law is a normative juridical approach, which is an approach that seeks to synchronize the applicable legal provisions in legal protection against other legal norms or regulations with their relation to the application of these legal regulations in practice in the field. . In the engagement between debtors and creditors, there are many laws that protect the interests of creditors more than debtors and are not in accordance with consumer protection laws. The formulation of the problem is how the apht deed can become a parate of execution in a debtor who is in breach of contract and how is legal protection for a bank debtor if it becomes a breach of contract whose guarantee will be auctioned with parate execution according to law number 8 article 2 of 1999 concerning consumer protection When the creditor claims that the debtor is in breach of contract, the creditor's position is very comfortable to project the intent of the APHT because he is very obsessed with the execution parate to immediately sell collateral in a public auction without going through a court because there is an executorial right in the contents of the deed that gives the mortgage and it is very important. detrimental to the debtor who is a party involved in the engagement with the creditor so that it is not in accordance with the Consumer Protection Law No. 8 of 1999, and In the engagement between debtors and creditors, many laws protect the interests of creditors compared to debtors and are not in accordance with the consumer protection law so that there is a legal gap against debtors in the parate execution phase due to the dualism of understanding between the Mortgage Rights Act and the consumer protection law in terms of parate execution. . So that the author can understand that there are several legal problems and legal deviations for the APHT deed that are not based on the consumer protection law no. 2 of 1999.

Actions (login required)

View Item