The crime of money laundering (TPPU) is very dangerous to the joints of life in society, nation and state. The mode that is often used by ML perpetrators often uses the services of professionals (gatekeepers) which include advocates, Notary, land deed officials, accountants and public accountants by utilizing their expertise to hide the results of money laundering offences. The Government of Indonesia has established the Law on the Crime of Money Laundering Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering (UU PPTPPU) and its implementing regulations, namely Government Regulation Number 43 of 2015 concerning Reporting Parties in the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering which states that Advocates, Notary, Land Deed Making Officials, Accountants, Public Accountants and Financial Planners as reporting parties for any suspicious financial transactions to the authorized institution in this case the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK). The mandate of the PP is to report Suspicious Financial Transactions and Identify Service Users. The purpose of this research is how the responsibilities and implementation of PP Number 45 of 2015 are implemented and understood by a Notary as one of the Reporters, to prevent Money Laundering. This research method uses a normative juridical approach which is supported by an empirical juridical approach. The result of this research is to know the implementation of Notary's obligation in reporting Suspicious Financial Transactions. However, Notary experience obstacles such as the lack of socialization and education from Notary institutions and PPATK regarding the understanding of the importance of reporting Suspicious Financial Transactions, the existence of a Notary principle to keep client secrets, less strict sanctions, no incentives for Notary so that law enforcement against the implementation of Suspicious Transaction reports reported by Notary is still low. / Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sangat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Modus yang sering digunakan oleh pelaku TPPU seringkali menggunakan jasa para professional (gatekeeper) yang meliputi Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akuntan dan Akuntan Publik dengan memanfaatkan keahlian mereka untuk menyembunyikan hasil TPPU. Pemerintah Indonesia telah membentuk UndangUndang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) serta Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akuntan, Akuntan Publik dan Perencana Keuangan sebagai pihak pelapor setiap transaksi keuangan mencurigakan kepada lembaga yang berwenang dalam hal ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Amanat dari PP tersebut adalah melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Mengenali Pengguna Jasa. Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab dan pelaksanaan dari PP Nomor 45 Tahun 2015 dilaksanakan dan di pahami oleh Notaris selaku salah satu Pelapor, untuk mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang. Metode penelitian ini mengunakan pendekatan Yuridis Normatif yang didukung dengan pendekatan Yuridis Empiris. Hasil dari penelitian ini adalah untuk megetahui pelaksanaan kewajiban Notaris dalam melaporkan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan. Namun, Notaris mengalami kendala seperti kurangnya sosialisasi serta edukasi dari lembaga Notaris dan PPATK mengenai pemahaman akan pentingnya pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, adanya prinsip Notaris untuk menjaga rahasia klien, sanksi yang kurang tegas, tidak adanya insentif bagi Notaris sehingga penegakan hukum terhadap pelaksanakan laporan Transaksi Mencurigakan yang dilaporkan Notaris masih rendah.