Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara tegas mengatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini adalah delik aduan. Perubahan stelsel delik pidana pada undang-undang ini memberikan dampak yang signifikan dengan menurunnya jumlah kasus pelanggaran hak cipta yang ditangani oleh kepolisian. Untuk mengkaji efektivitas penerapan delik aduan dalam upaya penegakan hukum serta menganalisis stelsel delik pidananya yang paling ideal, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif dengan paradigma post positivisme. Hasil penelitian mencatat bahwa peraturan terkait dengan Undang-Undang Hak Cipta nasional hak cipta di Indonesia telah 4 kali berubah, terakhir pada 2014. Perubahan ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan serta kondisi masyarakat yang bersifat dinamis. Tujuannya untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum dengan cara menekan jumlah pelanggaran hak cipta yang relatif tinggi di Indonesia. Namun, semenjak stelsel delik pidananya diubah menjadi delik aduan, jumlah penanganan kasus pelanggaran hak cipta justru menurun. Tidak efektifnya penggunaan stelsel delik aduan ini juga disimpulkan dari hasil analisis komprehensif terhadap sistem hukumnya yakni struktur, substansi, dan budaya hukum. Ini berarti delik aduan terbukti tidak efektif dan tidak efisien. Selain itu, penerapan delik aduan akan memberikan cost (biaya) yang lebih tinggi karena korban perlu mengeluarkan lebih banyak biaya untuk berperkara dan membuat hukum menjadi tidak efisien. Lebih dari itu, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak diperlakukan sebagai subjek hukum yang harus dijamin perlindungan hukumnya sesuai prinsip keadilan bermartabat. Dengan demikian, pengaturan ideal bagi Indonesia dalam menangani tindak pidana atas pelanggaran hak cipta adalah dengan penerapan stelsel delik biasa. Dengan penegakan hukum hak cipta berdasarkan delik biasa, aparat kepolisian dapat lebih pro-aktif dalam proses penegakan hukum. Penyidik kepolisian dapat melakukan penyidikan atau penangkapan terhadap pelaku kejahatan hak cipta tanpa harus menunggu adanya pengaduan dari pihak korban.