Notaris merupakan seorang pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Dalam melaksanakan jabatannya, tanggung jawab melekat pada setiap akta yang dibuatnya. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna, namun bukan berarti akta autentik yang dibuat notaris bebas dari sengketa dan tuntutan begitu saja. Sebagaimana dalam kasus pembuatan akta kepemilikan bersama yang dibuat berdasarkan akta kuasa, namun kuasa tersebut tidak sesuai dengan kewenangan penerima kuasa. Dilihat dari bentuk akta kuasanya sah namun tidak sesuai jika digunakan untuk tindakan penandatanganan akta kepemilikan bersama yang dilakukan oleh penerima kuasa dan penghadap lainnya. Sehingga hal ini yang membuat Notaris menjadi turut bertanggung jawab atas pembuatan akta kepemilikan bersama tersebut. Dalam hal ini permasalahan yang dirumuskan yaitu terkait tanggung jawab Notaris serta implikasi hukum terhadap Akta Kepemilikan Bersama yang dibuat berdasarkan Akta Kuasa yang tidak sesuai dengan kewenangan Penerima Kuasa. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan rujukan dalam bidang hukum lai`nnya. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada Notaris atas pembuatan akta ini harus didasarkan pada unsur-unsur perbuatan hukum yang bersifat pelanggaran sehingga Notaris dapat dibebani tanggung jawab hukum secara adminstrasi, perdata, maupun kode etik.