Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui tentang perlindungan terhadap perlindungan kebebasan berpendapat melalui media internet yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum dapat dikatakan telah melindungi kebebasan menyatakan pendapat yang dimiliki oleh seseorang sebagai hak pribadi dalam berkomunikasi melalui media internet atau sosial media. Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa ketentuan dalam undang- undang No. 19 Tahun 2016 tersebut yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat hanya diatur dalam satu pasal dan hanya terdapat suatu larangan tanpa disertai hak. Berdasarkan itu, maka ketentuan tersebut dirasa masih menimbulkan mutitafsir dan ketidakjelasan. Sehingga memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 ini, walaupun sudah pernah di revisi satu kali dan ada surat keputusan bersama yang di bentuk untuk menjelaskan beberapa pasal yang di anggap multitafsir. Di dalam UUD 1945 Pasal 28 (E) dijelaskan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi itu adalah hak yang dimiliki semua orang, sedangkan dalam Undang- Undang No. 19 Tahun 2016 tidak terdapat perlindungan dan pembatasan yang jelas mengenai hal tersebut. Sebagai hak asasi manusia yang juga termasuk ke dalam hak politik seseorang dan hak pribadi, kebebasan menyatakan pendapat mutlak harus dilindungi dan tidak dapat dikurangi dengan cara apapun. Namun mengingat bahwa dalam hak juga meimbulkan suatu kewajiban untuk menghormati dan menghargai hak orang lain, maka pelaksanaan atas hak tersebut dapat dibatasi melalui undang-undang.