Di Indonesia, kasus peniruan merek sering terjadi karena memang peminat produk palsu cukup banyak. Produk dengan merek palsu ini mudah ditemukan di pasaran dan dijual secara bebas, dan bahkan beberapa merek tiruan pun berhasil lolos dalam pendaftaran merek. Sejauh ini, cukup banyak gugatan diajukan oleh para pemilik merek terkenal terkait peniruan merek, namun ironisnya cukup banyak juga putusan pengadilan yang memenangkan pihak yang melakukan peniruan walaupun terbukti terdapat unsur itikad tidak baik. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian yuridis empiris, dimana penelitian ini membahas mengenai pengaturan pendaftaran merek di Indonesia sekaligus melakukan studi kasus atas Putusan Pengadilan Niaga yang telah inkracht di tingkat Kasasi, yaitu kasus merek Pierre Cardin, IKEA, dan Bensu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Putusan Pengadilan Niaga dalam penanganan sengketa merek dengan motif itikad tidak baik. Walaupun pengaturan hukum merek di Indonesia telah memberikan perlindungan cukup baik bagi pemegang hak merek termasuk adanya itikad baik dalam syarat pendaftarannya, penulis menemukan terdapat ketidakkonsistenan terhadap putusan Kasasi dalam menangani sengketa merek yang mengandung itikad tidak baik. Dari tiga putusan yang diteliti, hanya putusan merek Bensu yang menitikberatkan pada pengujian itikad tidak baik. Sedangkan pada merek Pierre Cardin dan IKEA, putusan yang diambil lebih mengutamakan persayaratan teknis daripada itikad tidak baik.