Dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris (“UUJN”), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan peraturan lainnya. Berdasarkan Pasal 12 UUJN diterangkan bahwa pemberhentian Notaris dengan tidak hormat hanya dapat dilakukan oleh Menteri. Dalam memberikan keputusan pemberhentian kepada Notaris, Menteri mendapatkan usulan dari Majelis Pengawas Notaris Pusat dan Majelis Pengawas Wilayah Notaris. Keputusan atas adanya usulan tersebut harus melalui penerapan proses pemeriksaan yang Panjang hingga dapat diusulkannya pemberhentian dengan tidak hormat. dalam hal Notaris mendapatkan keputusan tertulis dari Menteri atas pemberhentian Notaris dengan tidak hormat, Notaris yang bersangkutan dapat mengajukan upaya hukum untuk tetap dapat mempertahankan harkat dan martabatnya sebagai Notaris dengan cara mengajukan Gugatan kepada Pengadilan tata Usaha Negara atas Keputusan tertulis Menteri tersebut. Bentuk perlindungan hukum oleh Notaris ini dapat dilakukan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009. Penulis menggunakan jenis Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.