Sebagai negara berkembang, penanaman modal bagi Indonesia khususnya penanaman modal asing merupakan kebutuhan untuk mendukukung akselarasi pembangunan ekonomi. Agar kegiatan penanaman modal dapat memberi manfaat ekonomi bagi pembangunan nasional, maka diperlukan pengaturan dan kelembagaan yang dapat memastikan tersedianya mekanisme pengawasan untuk mencegah pembuatan perjanjian Nominee. Perjanjian Nominee saham dalam hukum perjanjian di Indonesia dikategorikan sebagai perjanjian innominaat (perjanjian tidak bernama). Perjanjian ini tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun banyak terjadi dan dilakukan dalam praktek bisnis di Indonesia. Penelitian ini mengajukan permasalahan hukum sebagai berikut : 1) Bagaimana pengaturan dan kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas perizinan pendirian Perseroan Terbatas dengan modal yang berasal dari investor asing? 2) Bagaimana penerapan pengaturan perizinan tersebut? dan 3) Bagaimana pengaturan ideal yang seharusnya diterapkan pada investor asing yang menggunakan nominee Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia? Hasil penelitian menunjukkan, Nominee agreement banyak dilakukan karena kebutuhan masyarakat. Nominee agreement dalam prakteknya dapat dibedakan menjadi perjanjian nominee langsung (direct nominee) kepemilikan saham dalam perseroan terbatas dinyatakan atas nama orang lain dan nominee tidak langsung (undirect nominee) yakni mengkonstruksikan beberapa perjanjian secara berlapis-lapis dengan tujuan agar beneficiary dapat mengendalikan, menerima manfaat dan secara tidak langsung memiliki saham tersebut. Dengan demikian, perlu dibentuk regulasi dan kelembagaan baru, untuk memastikan penerapan prinsip mengenali beneficial owner pada setiap kegiatan penanaman modal asing. Regulasi dan Lembaga pengawas keterbukaan beneficial owner diperlukan untuk mencegah penggunaan nominee kepemilikan sahan dalam penanaman modal.