Dalam dunia perkontrakan, kedua pihak Debitur dan Kreditur terikat secara hukum untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing berdasarkan perjanjian yang telah disetujui. Perkontrakan diatur oleh hukum perdata, dimana hukum kontrak yang disetujui melekatkan tanggung jawab pihak-pihak yang bersangkutan (Debitur dan Kreditur) di kontrak untuk melakukan (atau tidak melakukan) suatu kewajiban. Saat Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian dan telah jatuh tempo, maka dapat diajukan Permohonan Pailit jika syarat pailit sudah terpenuhi. Walaupun sudah banyak penelitian yang mengkaji secara mendalami perlindungan hukum kreditur terhadap debitur, namun tidak banyak yang mendalami apabila terhadap kreditur lain. Dengan demikian, perlindungan hukum ada bagi kreditur di lapangan tersebut namun lebih merupakan tindakan preventif dalam bentuk prasyarat opsional, daripada sebagai peringanan langsung yang ditegakkan oleh hukum di pengadilan. Dalam Kepailitan, Kreditur akan menerima harta pailit berdasarkan jumlah piutang masing-masing, dan juga kedudukannya sebagai Kreditur yang dapat memiliki hak mendahului (Preferen, Separatis, dan Konkuren). Dalam pembagian harta pailit, sering didapatkan ketidakadilan dalam pembagian harta karena kedudukan Kreditur yang berbeda-beda dan jumlah piutang yang diterjemahkan ke harta pailit tersebut. Penulis akan berusaha untuk mencari memperbaiki kekurangan perlindungan hukum ini dalam penelitian tesis ini.