Kerjasama Build Operate And Transfer (BOT) atau bangun guna serah, merupakan perjanjian yang dibuat berdasarkan kebebasan berkontrak, dimana apabila BOT melibatkan barang milik negara atau daerah, maka diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Seperti yang terjadi pada kasus pembangunan dan pengusahaan hotel transit di Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Balikpapan antara PT Angkasa Pura I (Persero) dengan PT Sepinggan Sarana Utama melalui Kerjasama BOT, dimana disebabkan oleh operasi terminal Bandar Udara Sepinggan dipindahkan sehingga pendapatan PT Sepinggan Sarana Utama atas Hotel Transit yang menjadi obyek BOT tidak seperti yang direncanakan sebelumnya. Atas kondisi tersebut, PT Sepinggan Sarana Utama mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk menyatakan perjanjian Kerjasama pembangunan dan pengusahaan hotel transit tersebut berakhir dan meminta PT Angkasa Pura I (Persero) membayar kerugian sehingga terbitlah Putusan Arbitrase No 982/X/ARB-BANI/2017 tanggal 5 Juli 2018. Penggantian kerugian pada akhirnya mengganti biaya tanpa penggantian loss opportunity, sehingga perlu dikaji kesesuaian ganti kerugian dalam BOT sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur BOT secara khusus maupun ketentuan yang berlaku dalam KUHPerdata, serta yurispudensi yang ada dalam praktik, serta penerapannya dalam Putusan Arbitrase. Melalui metode penelitian berupa yuridis normatif, maka diharapkan penelitian ini dapat menyelesaikan masalah bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur perhitungan ganti kerugian dalam hal terjadinya wanprestasi atas perjanjian Build Operate And Transfer, dan bagaimana Majelis Arbitrase dalam kasus PT Sepinggan Saran Utama melawan pihak PT Angkasa Pura I (Persero) menetapkan ganti kerugian atas wanprestasi perjanjian Build Operate And Transfer. Penelitian ini melihat bahwa ganti kerugian atas terjadinya wanprestasi mengacu pada Pasal 1247 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu ganti kerugian terhadap biaya, kerugian, dan bunga, dengan keharusan untuk mempertimbangkan hak dan kewajiban dari seluruh pihak sehingga penentuan besaran ganti kerugian memenuhi kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak.