The growth of Trademark law in Indonesia has been going on for a long time, this could be proven with the enactment of Law Number 19 of 1992 concerning the Trademark on August 28, 1992. Trademark is constitute an image, name, word, color arrangement or a combination from that elements which has a distinguishing power and used in good or service trading activities. Trademark is also used as an identity and a sign owned by legal subject, in a Trademark known by equality in principle, with the result that a law subject who wants to register a Trademark should do the checking to Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights) to find out if the Trademark could be registered as a sign of identification. Trademark is arranged based on enactment number 20 of 2016 about Trademark and Geographical Identification, which the purpose of registering the Trademark is to get guarantee of legal certainty for law subject of certain Trademark. Rights to the Trademark owned by law subject guaranteed by Trademark Certificate issuance by Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights). In this research, data collection was carried out using a statutory approach and case approach, as the existence of Trademark Certificate issuance by Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights) could minimize Trademark equality and there is no registration that is the same or similar in principle. The certificate issuance process practically convenient and efficient even though could takes between 6 (six) to 24 (twenty four) months, so that business people and law subjects are expected to do administrative order to register their Trademark, and could know whether the registered Trademark is breaking the law or not, in the sense have similarity in principle with Trademark owned by any of other law subjects. / Perkembangan Hukum Merek di Indonesia sudah berjalan cukup lama, hal itu dapat dibuktikan dengan diundangkannya Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek pada tanggal 28 Agustus 1992. Merek merupakan tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek digunakan sebagai suatu identitas dan tanda pengenal yang dimiliki oleh subjek hukum, di dalam Merek dikenal dengan adanya persamaan pada pokoknya, sehingga bagi subjek hukum yang ingin mendaftarkan Merek harus melakukan pengecekan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengetahui bahwa Merek tersebut dapat didaftarkan sebagai tanda suatu pengenal atau tidak. Merek diatur berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Georafis, yang mana tujuan didaftarkannya Merek untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi Subjek Hukum pada suatu Merek tertentu. Hak atas Merek yang dimiliki oleh Subjek Hukum tersebut dijamin berdasarkan penerbitan Sertifikat Merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan kasus. dengan adanya penerbitan Sertifikat Merek yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Diharapkan dapat meminalisir persamaan Merek dan tidak terjadinya pendaftaran yang sama atau meyerupai persamaan pada pokoknya. Proses penerbitan Merek pada prakteknya cukup mudah dan efisien, walaupun dapat memakan waktu antar 6 (enam) sampai 24 (dua puluh empat) bulan, sehingga diharapkan para Pelaku Bisnis atau Subjek Hukum dapat melakukan tertib administrasi untuk dapat mendaftarkan Merek miliknya, dan dapat mengetahui apakah Merek yang didaftarkan itu melanggar hukum atau tidak, yang dalam artian memiliki persamaan pada pokoknya atau tidak sama dengan pemilik Merek yang dimiliki oleh Subjek Hukum lainnya.